Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Kompas.com - 25/06/2021, 04:44 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat melaksanakan telekonferens dengan para kader Demokrat yang menjadi kepala daerah di Jawa Timur, Rabu (23/6/2021). Dokumentasi DPP Partai DemokratKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat melaksanakan telekonferens dengan para kader Demokrat yang menjadi kepala daerah di Jawa Timur, Rabu (23/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan lima pesan kepada para kadernya yang menjadi kepala daerah di Jawa Timur untuk menangani lonjakan kasus Covid-19.

AHY menyadari bahwa hampir semua daerah di Jawa Timur mengalami peningkatan kasus dengan status zona oranye, kecuali Bangkalan yang berstatus zona merah.

"Tidak ada yang lebih bernilai daripada nyawa," kata AHY dalam keterangannya, Kamis (24/6/2021).

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan telekonferensi dengan para kepala daerah kader Partai Demokrat di wilayah Jawa Timur, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: AHY Serukan Solidaritas Global Sukseskan Vaksinasi Covid-19

Usai mendengarkan laporan terkini peningkatan kasus Covid-19 dari para kepala daerah, AHY meminta mereka melakukan lima hal dalam penanganan pandemi.

"Pertama, jalankan kepemimpinan efektif dalam menangani krisis Covid-19," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, ia meminta agar para kepala daerah itu menjalankan manajemen sumber daya yang tepat sasaran dalam penanganan lonjakan kasus Covid-19.

Menurutnya, hal itu berkaitan dengan alokasi yang proporsional dalam menyelamatkan jiwa dan kesehatan masyarakat.

"Menyiapkan jaring pengaman sosial pada masyarakat miskin dan tidak mampu, dan memulihkan ekonomi daerah," tutur dia.

Berikutnya, AHY meminta agar kepala daerah menghadirkan pemerintahan dan birokrasi yang responsif serta melayani.

Baca juga: Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X