Kompas.com - 24/06/2021, 19:43 WIB

KOMPAS.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan tiga poin besar terkait arah dan kebijakan dalam membangun desa.

Pertama, kata dia, implementasi sustainable development goals (SDGs) desa. Poin kedua, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma).

“Sedangkan ketiga, meningkatkan kapasitas pendamping desa atau yang sekarang dikenal tenaga pendamping profesional (TPP)," ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (24/6/2021).

Pernyataan tersebut Abdul atau Gus Menteri sampaikan saat membawakan kuliah desa di Akademi Desa yang bertajuk "Arah dan Kebijakan Pembangunan Desa" secara virtual, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Pengentasan Kemiskinan Jadi Prinsip Penting Pembangunan Desa

Dalam kesempatan itu, Gus Menteri memaparkan, desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada pasal 20.

Oleh karena itu, Kepala Desa berkewajiban menetapkan data dasar di sistem informasi desa (SID).

Adapun ketentuan tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan elektronik, merawat dan melindungi data SDGs Desa. Kemudian, memutakhirkan data SDGs Desa dan menetapkan data terkini hasil pemutakhiran dengan mencantumkan tanda tangan elektronik.

"Demokratisasi melalui data akan membuat warga desa dapat mengetahui kondisi desanya sendiri. Kondisi seperti potensi, masalah, rekomendasi pembangunan dan pemberdayaan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan adanya dialog musyawarah desa berbasis data," kata Gus Menteri.

Baca juga: Kajian Linguistik Forensik Bantu Kawal Demokratisasi di Ruang Digital

Ia mengatakan, desa harus diberi kesempatan untuk melakukan pendataan hingga proses pemutakhiran data selesai.

Lewat pemutakhiran data, sebut Gus Menteri, maka desa bisa mengetahui potensi dan masalah yang ada untuk kemudian dibangun perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawabkan.

Dengan demikian, desa bisa menyelesaikan berbagai masalah pembangunan seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Implementasi SDGs Desa

Untuk implementasi SDGs Desa, Gus Menteri mengatakan, harus dimulai secara bertahap dengan penyusunan konsep, indikator dan ikon, lalu uji coba instrumen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

Nasional
BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

Nasional
KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

Nasional
Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

Nasional
Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

Nasional
Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

Nasional
Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

Nasional
Vonis 3 Terdakwa Kasus Asabri Disunat, Ada yang Diberi 'Diskon' 5 Tahun Penjara

Vonis 3 Terdakwa Kasus Asabri Disunat, Ada yang Diberi "Diskon" 5 Tahun Penjara

Nasional
Prototipe Radar Surveillance Pussenarhanud, Mampu Deteksi Pesawat Tanpa Awak dari Jarak 100 Km

Prototipe Radar Surveillance Pussenarhanud, Mampu Deteksi Pesawat Tanpa Awak dari Jarak 100 Km

Nasional
Ketua MK Nikahi Adik Presiden Jokowi Hari Ini, Tenaga Ahli KSP: Mari Berprasangka Baik

Ketua MK Nikahi Adik Presiden Jokowi Hari Ini, Tenaga Ahli KSP: Mari Berprasangka Baik

Nasional
Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

Nasional
Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

Nasional
Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Nasional
Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Nasional
Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.