Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Kompas.com - 24/06/2021, 19:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meminta masyarakat untuk mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Di sisi lain, Melki juga meminta pemerintah bersikap tegas untuk mendisiplinkan masyarakat agar pelaksanaan PPKM mikro dapat membuahkan hasil.

"Semua pihak termasuk warga masyarakat jalankan aturan berbagai institusi pemerintah yang mengatur PPKM dengan baik. Ketegasan kedisiplinan menjadi kunci pelaksanan PPKM mikro sukses di lapangan," kata Melki saat dihubungi, Kamis (24/6/2021).

Melki mengatakan, pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sudah membuat regulasi dan prosedur penanganan Covid-19 secara efektif dan efisien.

"Tinggal ketegasan pemerintah pusat dan daerah sampai dalam mikro, RT, RW, dusun, kampung, desa, kelurahan jalankan prosedur dan ketentuan yang digariskan," kata dia.

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Politikus Partai Golkar itu juga memberi sejumlah catatan kepada pemerintah menyusul melonjaknya kasus harian Covid-19 yang mencapai 20.574 pada Kamis ini.

"Perpaduan berbagai langkah dilakukan secara pararel dalam sikon (kondisi) darurat penanganan lonjakan Covid-19 saat ini. Pertama, PSBB dibarengi PPKM skala mikro, RT, RW, dusun, kampung, desa, kelurahan, perlu dilakukan secara ketat dan disiplin," kata Melki.

Ia mengatakan, pembatasan ruang publik seperti kantor, pasar, dan transportasi publik juga mesti dilakukan lebih ketat dan terkontrol.

Di samping soal pembatasan, Melki juga mendorong agar upaya testing dan tracing dilakukan secara masif untuk mendapatkan gambaran penyebaran Covid-19 di lapangan.

"Perkuat kapasitas isolasi terpusat mulai dari level komunitas sampai level kabupaten/kota atau provinsi. Perkuat dan lengkapi kapasitas faskes (fasilitas kesehatan) pertama dan lanjutan dalam menangani kenaikan kasus saat ini," kata dia.

Baca juga: Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Kemudian, ia mendorong agar para tenaga kesehatan dan tenaga pendukung penanganan Covid-19 mesti disiapkan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

"Berikan insentif sehingga mereka bekerja dengan optimal," ujar Melki.

Terakhir, ia meminta agar masyarakat tetap berdiam di rumah dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat apabila keluar rumah.

Data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga Kamis pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 20.574 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Ini merupakan rekor tertinggi jumlah kasus harian selama pandemi berlangung di Tanah Air.

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.053.995 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com