Kompas.com - 24/06/2021, 19:11 WIB
Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Melki Laka Lena, saat ditemui di Kantor Forum Komunikasi TNI Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Melki Laka Lena, saat ditemui di Kantor Forum Komunikasi TNI Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meminta masyarakat untuk mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Di sisi lain, Melki juga meminta pemerintah bersikap tegas untuk mendisiplinkan masyarakat agar pelaksanaan PPKM mikro dapat membuahkan hasil.

"Semua pihak termasuk warga masyarakat jalankan aturan berbagai institusi pemerintah yang mengatur PPKM dengan baik. Ketegasan kedisiplinan menjadi kunci pelaksanan PPKM mikro sukses di lapangan," kata Melki saat dihubungi, Kamis (24/6/2021).

Melki mengatakan, pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sudah membuat regulasi dan prosedur penanganan Covid-19 secara efektif dan efisien.

"Tinggal ketegasan pemerintah pusat dan daerah sampai dalam mikro, RT, RW, dusun, kampung, desa, kelurahan jalankan prosedur dan ketentuan yang digariskan," kata dia.

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Politikus Partai Golkar itu juga memberi sejumlah catatan kepada pemerintah menyusul melonjaknya kasus harian Covid-19 yang mencapai 20.574 pada Kamis ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perpaduan berbagai langkah dilakukan secara pararel dalam sikon (kondisi) darurat penanganan lonjakan Covid-19 saat ini. Pertama, PSBB dibarengi PPKM skala mikro, RT, RW, dusun, kampung, desa, kelurahan, perlu dilakukan secara ketat dan disiplin," kata Melki.

Ia mengatakan, pembatasan ruang publik seperti kantor, pasar, dan transportasi publik juga mesti dilakukan lebih ketat dan terkontrol.

Di samping soal pembatasan, Melki juga mendorong agar upaya testing dan tracing dilakukan secara masif untuk mendapatkan gambaran penyebaran Covid-19 di lapangan.

"Perkuat kapasitas isolasi terpusat mulai dari level komunitas sampai level kabupaten/kota atau provinsi. Perkuat dan lengkapi kapasitas faskes (fasilitas kesehatan) pertama dan lanjutan dalam menangani kenaikan kasus saat ini," kata dia.

Baca juga: Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Nasional
Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Nasional
MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

Nasional
Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Nasional
Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X