Pemerintah Didesak Prioritaskan Revisi UU ITE Kendati Telah Keluarkan Pedoman Implementasi

Kompas.com - 24/06/2021, 17:04 WIB
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta tetap memprioritaskan revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kendati sudah mengeluarkan pedoman kriteria implementasi.

"Koalisi Serius Revisi UU ITE mendesak pemerintah untuk tetap memprioritaskan dan menjaga komitmen revisi UU ITE," ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, mewakili Koalisi Serius Revisi UU ITE, lewat keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).

Isnur menegaskan, salah satu langkah yang harus ditempuh pemerintah adalah segera melakukan pengajuan revisi dan pembahasan dengan DPR RI.

Di samping itu, pihaknya mendorong agar pemerintah nantinya lebih terbuka dan partisipatif dalam proses penyusunan revisi UU ITE, yakni dengan melibatkan masyarakat terdampak regulasi (meaningful and inclusive participation).

Baca juga: Pedoman UU ITE Berpeluang Bantu Masalah Implementasi, tapi Revisi UU ITE Harus Disegerakan

Ia tak ingin pembahasan revisi UU ITE berjalan seperti ketika pemerintah mempersiapkan draf Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga pimpinan lembaga dan kementerian tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE.

Sebab, pemerintah sebelumnya tak pernah membuka diri ke publik mengenai draf pedoman tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Padahal, partisipasi publik yang bermakna, efektif dan inklusif merupakan bagian yang sangat penting dalam penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Tidak bisa hanya bersifat formal, akan tetapi harus berkelanjutan dan memasukan opini dan kekhawatiran masyarakat dalam setiap keputusan," tegas dia.

Isnur menambahkan, penerbitan pedoman ini harus dianggap sebagai aturan transisi sebelum adanya revisi UU ITE.

Karena itu, pihaknya menekankan agar praktik pembuatan pedoman tidak menjadi kebiasaan dalam menjawab revisi UU yang bermasalah.

Baca juga: SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

"Dalam hal ini, pemerintah harus tetap berkomitmen untuk merevisi UU ITE," tegas dia.

Adapun Koalisi Serius Revisi UU ITE terdiri dari Amnesty International Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, ELSAM, Greenpeace Indonesia, ICJR, ICW, IJRS, Imparsial, YLBHI hingga Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menandatangani SKB tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Penandatanganan ini disaksikan langsung Menko Polhukam Mahfud MD.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri LHK Ungkap Masuknya Limbah Medis dari Luar Negeri ke Indonesia

Menteri LHK Ungkap Masuknya Limbah Medis dari Luar Negeri ke Indonesia

Nasional
598 Dokter Meninggal Akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

598 Dokter Meninggal Akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun, Jokowi Minta Limbah Medis Segera Dimusnahkan

Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun, Jokowi Minta Limbah Medis Segera Dimusnahkan

Nasional
Panglima TNI Minta Danlanud dan Dansatpom JA Dimara Merauke Dicopot

Panglima TNI Minta Danlanud dan Dansatpom JA Dimara Merauke Dicopot

Nasional
Waketum PAN Minta Fasilitas Isoman DPR di Hotel Dibatalkan

Waketum PAN Minta Fasilitas Isoman DPR di Hotel Dibatalkan

Nasional
Jaksa Tuntut Hak Politik Juliari Batubara Dicabut 4 Tahun

Jaksa Tuntut Hak Politik Juliari Batubara Dicabut 4 Tahun

Nasional
Fasilitas Isoman DPR di Hotel Berbintang Dinilai Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

Fasilitas Isoman DPR di Hotel Berbintang Dinilai Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

Nasional
Menteri LHK: Limbah Medis Covid-19 Tak Boleh Dibuang ke TPA, Bisa Kena Sanksi

Menteri LHK: Limbah Medis Covid-19 Tak Boleh Dibuang ke TPA, Bisa Kena Sanksi

Nasional
Ketua Satgas: PPKM Mikro Ujung Tombak Pengendalian Covid-19

Ketua Satgas: PPKM Mikro Ujung Tombak Pengendalian Covid-19

Nasional
Menko Polhukam Ingatkan Prajurit TNI Harus Bersikap Humanis kepada Masyarakat

Menko Polhukam Ingatkan Prajurit TNI Harus Bersikap Humanis kepada Masyarakat

Nasional
Kemenag Bahas Surat Edaran Kebijakan Umrah Arab Saudi dengan Instansi Lain

Kemenag Bahas Surat Edaran Kebijakan Umrah Arab Saudi dengan Instansi Lain

Nasional
Ketua DPR: Kekerasan Aparat terhadap Rakyat Tak Boleh Dibenarkan

Ketua DPR: Kekerasan Aparat terhadap Rakyat Tak Boleh Dibenarkan

Nasional
Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar

Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar

Nasional
Sayangkan Vandalisme Baliho Puan, Wakil Ketua DPR Serahkan ke Penegak Hukum

Sayangkan Vandalisme Baliho Puan, Wakil Ketua DPR Serahkan ke Penegak Hukum

Nasional
Menurut WHO, Ini Bedanya Varian Delta dengan Delta Plus

Menurut WHO, Ini Bedanya Varian Delta dengan Delta Plus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X