Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 24/06/2021, 16:39 WIB
Ilustrasi Hak Asasi Manusia (HAM) freepik.comIlustrasi Hak Asasi Manusia (HAM)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemerintah tidak serius menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) terbaru yang terkandung dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021.

Staf Divisi Advokasi Kontras Tioria Pretty mengatakan ketidakseriusan pemerintah itu nampak RANHAM 2021-2025 yang mengalami kemunduran dibanding RANHAM 2015-2019.

“Kontras menilai RANHAM 2021-20215 ini mundur dari RANHAM sebelumnya,” tutur Pretty pada Kompas.com, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Pretty menjelaskan RANHAM 2015-2019 yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 75 Tahun 2015 mencakup pembahasan tentang ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa serta optimalisasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sementara RANHAM terbaru tidak mencakup ratifikasi tersebut, serta juga tidak mengatur tentang pelanggaran HAM lainnya seperti penyiksaan.

“Sementara di RANHAM baru, tidak menyebutkan kasus masa lalu sama sekali, bahkan jauh dari menjawab pelanggaran HAM lainnya yang perlu menjadi prioritas, misalnya tentang penyiksaan,” tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Pretty dalam RANHAM kali ini, pemerintah lebih memilih pelanggaran HAM mikro yang tidak memiliki risiko besar dalam stabilitas politik.

Baca juga: RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

“Pemerintah kini malah memilih sejumlah isu mikro yang bebas dari risiko stabilitas politik di tatanan pemerintahan saat ini. Padahal isu HAM merupakan satu kesatuan yang saling terkait,” ucapnya.

Melihat fakta tersebut, sambung Pretty, Kontras kecewa karena pemerintah tidak serius dalam komitmennya menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu.

“Jadi kami kecewa karena tidak adanya penyelesaian masa lalu di RANHAM yang terbaru. Hal itu juga menunjukan ketidakseriusan pemerintah menindaklanjuti komitmennya sendiri,” imbuh Pretty.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Nasional
Tingginya Angka Kematian Covid-19 RI: 14 Hari Selalu Lewati 1.000, Pernah Capai 2.069

Tingginya Angka Kematian Covid-19 RI: 14 Hari Selalu Lewati 1.000, Pernah Capai 2.069

Nasional
Jokowi: Saya Masuk Kampung, Semua Menjerit Minta PPKM Darurat Dibuka

Jokowi: Saya Masuk Kampung, Semua Menjerit Minta PPKM Darurat Dibuka

Nasional
Bali Jadi Destinasi Wisata, Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Segera Capai Herd Immunity

Bali Jadi Destinasi Wisata, Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Segera Capai Herd Immunity

Nasional
4 Cara Asyik Dukung Atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020

4 Cara Asyik Dukung Atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020

Nasional
Kapolri Ingatkan Pedagang Pasar Disiplin Prokes selama PPKM

Kapolri Ingatkan Pedagang Pasar Disiplin Prokes selama PPKM

Nasional
Cerita Mahfud MD soal SBY yang Selalu Mengajak Berdoa...

Cerita Mahfud MD soal SBY yang Selalu Mengajak Berdoa...

Nasional
Komisi IX: Penanganan Pandemi Tak Efektif Tanpa Peningkatan Testing dan Tracing

Komisi IX: Penanganan Pandemi Tak Efektif Tanpa Peningkatan Testing dan Tracing

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Meningkat, Satgas Covid-19 Nyatakan Butuh Tenaga Relawan Pemulasaraan Jenazah

Angka Kematian Covid-19 Meningkat, Satgas Covid-19 Nyatakan Butuh Tenaga Relawan Pemulasaraan Jenazah

Nasional
Jokowi: Covid-19 Melandai di Pulau Jawa, tetapi Naik di Luar Jawa

Jokowi: Covid-19 Melandai di Pulau Jawa, tetapi Naik di Luar Jawa

Nasional
Jokowi Serahkan Banpres untuk 12,8 Juta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Jokowi Serahkan Banpres untuk 12,8 Juta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Nasional
Tolak Fasilitas Hotel, Anggota Komisi I Dukung Rumah Jabatan Jadi Tempat Isoman

Tolak Fasilitas Hotel, Anggota Komisi I Dukung Rumah Jabatan Jadi Tempat Isoman

Nasional
5 Kriteria Pasien Covid-19 yang Dilarang Isolasi Mandiri

5 Kriteria Pasien Covid-19 yang Dilarang Isolasi Mandiri

Nasional
KPK Eksekusi Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa ke Lapas Cibinong

KPK Eksekusi Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa ke Lapas Cibinong

Nasional
Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, Kemenlu: Kondisi WNI Baik dan Aman

Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, Kemenlu: Kondisi WNI Baik dan Aman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X