PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Rahmad Handoyo meminta agar perbedaan mengenai kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah, antara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dan karantina wilayah (lockdown) diakhiri.

Rahmad berpendapat, hal yang mesti diutamakan adalah pelaksanaan dan penegakan kebijakan pembatasan tersebut, bukan soal bentuk pembatasannya.

"Apa pun yang diputuskan, faktor utama keberhasilan itu adalah di pelaksanaannya dan penegakannya, bukan cara dan keputusanya apa. Namun sekali lagi implementasi dan penegakan aturan itu yang paling penting," kata Rahmad dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

Rahmad menuturkan, kebijakan lockdown yang diambil oleh beberapa negara lain belum tentu cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Ia pun meyakini, Presiden Joko Widodo sudah memiliki pertimbangan saat memutuskan tetap memberlakukan PPKM mikro di tengah lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir.

Politikus PDI Perjuangan itu berpendapat, PPKM mikro pun dapat efektif menekan kasus Covid-19 selama aturannya ditegakkan secara ketat dan tegas.

"Saya percaya dengan pemerintah daerah dibantu TNI/Polri, Satpol PP, kepada siapa saja yang melanggar untuk ditindak dengan tegas, termasuk ketegasan pemerintah daerah untuk menutup paksa segala hal yang berpotensi memunculkan kerumunan," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Tak Perlu Dipertentangkan, PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama

Rahmad juga menekankan, pemerintah pusat dan daerah juga tetap harus memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya protokol kesehatan karena masih banyak masyarakat yang abai.

Selain itu, pemerintah juga mesti mempercepat proses vaksinasi agar setidaknya 50 persen penduduk Indonesia sudah divaksinasi pada tahun ini.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan tetap menerapkan PPKM mikro meski dirinya menerima banyak masukan terkait pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown.

Baca juga: Jokowi: Saya Menyambut Usulan PSBB dan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," ujar Jokowi, Rabu (23/6/2021).

Selain itu, Jokowi berpandangan, PPKM mikro tidak akan mematikan perekonomian masyarakat.