Kompas.com - 24/06/2021, 15:58 WIB
Akses masuk ke Dusun Karanglo Desa Kenteng Kecamatan Bandungan ditutup sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19. KOMPAS.com/DIAN ADE PERMANAAkses masuk ke Dusun Karanglo Desa Kenteng Kecamatan Bandungan ditutup sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Rahmad Handoyo meminta agar perbedaan mengenai kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah, antara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dan karantina wilayah (lockdown) diakhiri.

Rahmad berpendapat, hal yang mesti diutamakan adalah pelaksanaan dan penegakan kebijakan pembatasan tersebut, bukan soal bentuk pembatasannya.

"Apa pun yang diputuskan, faktor utama keberhasilan itu adalah di pelaksanaannya dan penegakannya, bukan cara dan keputusanya apa. Namun sekali lagi implementasi dan penegakan aturan itu yang paling penting," kata Rahmad dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

Rahmad menuturkan, kebijakan lockdown yang diambil oleh beberapa negara lain belum tentu cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Ia pun meyakini, Presiden Joko Widodo sudah memiliki pertimbangan saat memutuskan tetap memberlakukan PPKM mikro di tengah lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir.

Politikus PDI Perjuangan itu berpendapat, PPKM mikro pun dapat efektif menekan kasus Covid-19 selama aturannya ditegakkan secara ketat dan tegas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya percaya dengan pemerintah daerah dibantu TNI/Polri, Satpol PP, kepada siapa saja yang melanggar untuk ditindak dengan tegas, termasuk ketegasan pemerintah daerah untuk menutup paksa segala hal yang berpotensi memunculkan kerumunan," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Tak Perlu Dipertentangkan, PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama

Rahmad juga menekankan, pemerintah pusat dan daerah juga tetap harus memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya protokol kesehatan karena masih banyak masyarakat yang abai.

Selain itu, pemerintah juga mesti mempercepat proses vaksinasi agar setidaknya 50 persen penduduk Indonesia sudah divaksinasi pada tahun ini.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan tetap menerapkan PPKM mikro meski dirinya menerima banyak masukan terkait pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown.

Baca juga: Jokowi: Saya Menyambut Usulan PSBB dan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," ujar Jokowi, Rabu (23/6/2021).

Selain itu, Jokowi berpandangan, PPKM mikro tidak akan mematikan perekonomian masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Nasional
Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Nasional
MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

Nasional
Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Nasional
Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Petugas Tracer Kontak Erat Jadi Garda Terdepan Putus Rantai Penularan Covid-19

Panglima TNI: Petugas Tracer Kontak Erat Jadi Garda Terdepan Putus Rantai Penularan Covid-19

Nasional
Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kapuas Hulu

Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kapuas Hulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X