Kompas.com - 24/06/2021, 15:51 WIB
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani di Perpustakaan Nasional, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani di Perpustakaan Nasional, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyebut, tak ada kelompok masyarakat yang ditinggalkan oleh pemerintah.

Hal ini ia sampaikan merespons kritik yang muncul terkait Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 yang hanya menyasar empat kelompok yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. RANHAM itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021

"Tidak ada yang ditinggalkan," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).

"Ini hanya persoalan pemberian prioritas agar kerja-kerja penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM lebih terasa dampaknya bagi masyarakat, khususnya kepada kelompok paling rentan sebagaimana disebut dalam RANHAM 2021-2025 yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat," tuturnya.

Baca juga: RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

Selain RANHAM, kata Jaleswari, pemerintah tengah menggodok kebijakan-kebijakan lainnya.

Hal ini supaya seluruh kelompok masyarakat bisa ikut mendapatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan atas HAM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kebijakan yang dimaksud termasuk untuk korban pelanggaran HAM berat. Pemerintah, kata dia, punya kebijakan tersendiri untuk mengakomodir penyelesaian perkara kelompok tersebut.

"Kelompok korban dan keluarga pelanggaran HAM berat sedang disasar melalui kebijakan khusus pemerintah yang saat ini sedang didiselesaikan oleh Menko Polhukam dan Wamenkumham sesuai arahan langsung Presiden Jokowi," ujar Jaleswari.

Menurut Jaleswari, kebijakan khusus itu akan difokuskan pada pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan yang ada serta dalam norma HAM internasional, seperti pemulihan atau reparasi, kebenaran, dan jaminan ketidakberulangan.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 53/2021, Atur Rencana Aksi HAM 2021-2025

Hal ini sejalan dengan pendekatan pemerintah dalam penegakan hukum yang memprioritaskan pendekatan keadilan restorative (restorative justice).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Transaksi Keuangan PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Transaksi Keuangan PT Adonara Propertindo

Nasional
Wapres Minta Kebijakan Isolasi Terpusat Pemprov Bali Lebih Diefektifkan

Wapres Minta Kebijakan Isolasi Terpusat Pemprov Bali Lebih Diefektifkan

Nasional
UPDATE: Total 5.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Mauritius, Senegal dan Venezuela

UPDATE: Total 5.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Mauritius, Senegal dan Venezuela

Nasional
Jokowi: Dulu Kasus Covid-19 Mulai Turun dan Ekonomi Naik, Kemudian Muncul Varian Delta...

Jokowi: Dulu Kasus Covid-19 Mulai Turun dan Ekonomi Naik, Kemudian Muncul Varian Delta...

Nasional
Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Nasional
Tingginya Angka Kematian Covid-19 RI: 14 Hari Selalu Lewati 1.000, Pernah Capai 2.069

Tingginya Angka Kematian Covid-19 RI: 14 Hari Selalu Lewati 1.000, Pernah Capai 2.069

Nasional
Jokowi: Saya Masuk Kampung, Semua Menjerit Minta PPKM Darurat Dibuka

Jokowi: Saya Masuk Kampung, Semua Menjerit Minta PPKM Darurat Dibuka

Nasional
Bali Jadi Destinasi Wisata, Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Segera Capai Herd Immunity

Bali Jadi Destinasi Wisata, Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Segera Capai Herd Immunity

Nasional
4 Cara Asyik Dukung Atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020

4 Cara Asyik Dukung Atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020

Nasional
Kapolri Ingatkan Pedagang Pasar Disiplin Prokes selama PPKM

Kapolri Ingatkan Pedagang Pasar Disiplin Prokes selama PPKM

Nasional
Cerita Mahfud MD soal SBY yang Selalu Mengajak Berdoa...

Cerita Mahfud MD soal SBY yang Selalu Mengajak Berdoa...

Nasional
Komisi IX: Penanganan Pandemi Tak Efektif Tanpa Peningkatan Testing dan Tracing

Komisi IX: Penanganan Pandemi Tak Efektif Tanpa Peningkatan Testing dan Tracing

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Meningkat, Satgas Covid-19 Nyatakan Butuh Tenaga Relawan Pemulasaraan Jenazah

Angka Kematian Covid-19 Meningkat, Satgas Covid-19 Nyatakan Butuh Tenaga Relawan Pemulasaraan Jenazah

Nasional
Jokowi: Covid-19 Melandai di Pulau Jawa, tetapi Naik di Luar Jawa

Jokowi: Covid-19 Melandai di Pulau Jawa, tetapi Naik di Luar Jawa

Nasional
Jokowi Serahkan Banpres untuk 12,8 Juta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Jokowi Serahkan Banpres untuk 12,8 Juta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X