Kompas.com - 24/06/2021, 15:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 menyasar empat kelompok yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, tidak dimasukannya korban pelanggaran HAM berat sebagai kelompok sasaran RANHAM bukan tanpa alasan.

Pemerintah, kata dia, punya kebijakan tersendiri untuk mengakomodasi penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat.

Baca juga: RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

"Kelompok korban dan keluarga pelanggaran HAM berat sedang disasar melalui kebijakan khusus pemerintah yang saat ini sedang didiselesaikan oleh Menko Polhukam dan Wamenkumham sesuai arahan langsung Presiden Jokowi," kata Jaleswari melalui keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).

Menurut Jaleswari, kebijakan khusus itu akan difokuskan pada pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan yang ada serta dalam norma HAM internasional, seperti pemulihan atau reparasi, kebenaran, dan jaminan ketidakberulangan.

Hal ini sejalan dengan pendekatan pemerintah dalam penegakan hukum yang memprioritaskan pendekatan keadilan restorative (restorative justice).

Penanganan pelanggaran HAM berat, kata dia, akan diselesaikan melalui mekanisme yang bersifat adhoc, nonpermanen dan khusus, seperti yang dilakukan di berbagai negara. Sementara RANHAM bersifat permanen dan berkesinambungan.

Namun demikian, menurut Jaleswari, Pasal 3 Perpres Nomor 53 Tahun 2021 membuka ruang peninjauan kembali ihwal kelompok sasaran RANHAM 2021-2025. Peninjauan kembali mungkin dilakukukan berdasar hasil evaluasi dan jika dirasa perlu oleh pemerintah.

"Oleh karena itu ibu dan bapak keluarga korban tidak perlu khawatir akan dikecualikan dalam program dan kebijakan HAM pemerintah," ujarnya.

Jaleswari pun meminta kelompok masyarakat lain seperti petani, nelayan, pekerja, para aktivis pembela HAM dan lainnya tak merasa khawatir.

Pemerintah, kata dia, tengah menggodok kebijakan-kebijakan lain agar seluruh kelompok masyarakat bisa ikut mendapatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan atas HAM.

Ia memastikan, tak ada kelompok yang ditinggalkan dalam RANHAM 2021-2025.

"Ini hanya persoalan pemberian prioritas agar kerja-kerja penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM lebih terasa dampaknya bagi masyarakat, khususnya kepada kelompok paling rentan sebagaimana disebut dalam RANHAM 2021-2025 yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat," kata dia.

Baca juga: Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Adapun Perpres Nomor 53 Tahun 2021 diteken Jokowi pada 8 Juni 2021.

"Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia," demikian bunyi Pasal 1 angka 2 Perpres tersebut.

Mengacu pada Pasal 3 Perpres, sasaran strategis RANHAM 2021-2025 yakni melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan HAM terhadap 4 kelompok sasaran yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Dengan berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2021 maka RANHAM tahun 2015-2018 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Nasional
Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Nasional
Ditanggung Pemerintah, Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Ditanggung Pemerintah, Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Nasional
Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Nasional
PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Segera Panggil Kemenpora, Polri, dan PSSI

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Segera Panggil Kemenpora, Polri, dan PSSI

Nasional
Jokowi Sebut Investasi Jadi Rebutan di Tengah Krisis

Jokowi Sebut Investasi Jadi Rebutan di Tengah Krisis

Nasional
Jokowi Akan Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Akan Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Dua Komisioner Lama Komnas HAM Tak Lolos 'Fit and Proper Test'

Dua Komisioner Lama Komnas HAM Tak Lolos "Fit and Proper Test"

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Evaluasi Pejabat Strukturalnya di Jawa Timur

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Evaluasi Pejabat Strukturalnya di Jawa Timur

Nasional
Diusung Jadi Capres 2024, Anies Respek Surya Paloh Utamakan Kepentingan Publik

Diusung Jadi Capres 2024, Anies Respek Surya Paloh Utamakan Kepentingan Publik

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta untuk Ahli Waris Tragedi Stadion Kanjuruhan

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta untuk Ahli Waris Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.