Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/06/2021, 20:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Bayu Galih

TANGGUNG jawab dan tugas utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menjaga martabat kehormatan negara dan bangsa, dalam hal ini menjaga kedaulatan Negara Kedaulatan Republik Indonesia atau NKRI.

Itu sebabnya mudah sekali dimengerti bahwa tugas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai satu kesatuan yang solid dalam wadah TNI bertanggung jawab melaksanakan tugasnya menjaga keutuhan dan sekaligus kedaulatan NKRI.

Kemudian, siapa yang harus ditugaskan sebagai Panglima TNI dalam menjalankan tugas memimpin AD, AL dan AU sebagai sebuah kesatuan terpadu yang utuh dalam menjaga eksistensi dan kedaulatan NKRI?

Baca juga: Ini Harta Kekayaan Panglima TNI, KSAL, KSAU, dan KSAD, Siapa yang Rajin Lapor LHKPN?

Jabatan Panglima TNI jauh lebih berkutat pada tanggung jawab pelaksanaan tugas dalam pengabdian dibanding memandangnya sebagai sebuah posisi yang bergengsi dengan segala privilese kekuasaan yang dipegang.

Itu sebabnya yang menjadi salah satu alasan penunjukan Panglima TNI menjadi wewenang penuh Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, otoritas pemegang eksistensi dan keutuhan serta kedaulatan negara.

Ada sejumlah pertimbangan mendasar tentang siapa kiranya yang pantas dan atau layak menyandang tugas sebagai Panglima TNI di antara para Kepala Staf Angkatan.

Hal yang pasti, pertimbangan tidak akan merujuk kepada siapa KSAD, siapa KSAL dan siapa KSAU. Karena mereka, siapa pun dia, sebagai Kepala Staf Angkatan pada hakikatnya adalah seorang Panglima.

Baca juga: Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Mereka selected leader yang telah melalui long and winding road, jenjang karier penuh ujian berliku liku sepanjang puluhan tahun dalam mencapai posisi jabatan bintang empat di pundak.

Tentu saja dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada padanya sebagai manusia biasa.

Pertimbangan pertama yang sangat mendasar dan sangat normatif, maka sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan terpanjang terserak di garis khatulistiwa sebagai bagian dan kepanjangan dari kawasan samudera Pasifik, maka tugas yang paling tepat adalah menyerahkannya ke matra Laut dan atau matra Udara.

Pertimbangan yang sekedar mengacu kepada aspek aspek geostrategi, geopolitik, aerostrategi dan aeropolitik. Panglima Perang Amerika Serikat di kawasan Pasifik, daerah kepulauan yang berserakan luas, selalu berasal dari US Navy dan atau dari US Air Force.

Baca juga: Pengamat: Panglima TNI Berikutnya Harus Bisa Sinergi dengan Prabowo Subianto untuk Memodernisasi Alutsista

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com