Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Kompas.com - 23/06/2021, 19:59 WIB
Ilustrasi UU ITE Kompas.com/Wahyunanda KusumaIlustrasi UU ITE

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mesti direvisi untuk memperbarui semangat yang terkandung dalam UU tersebut.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, salah satu ketentuan yang mesti diubah adalah mengenai potensi pemidanaan terhadap kebebasan berekspresi.

"Apakah memang soal ekspresi yang di dalamnya tidak mengandung syiar kebencian misalnya, apakah di dalamnya tidak mengandung penipuan bisnis misalnya itu bisa dipidana? Kalau ruang berekspresi sebenarnya tidak bisa dipidana," kata Anam dalam acara peluncuran buku dan microsite yang disiarkan akun YouTube SAFEnet Voice, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Anam berpendapat, kebebasan berekspresi di ruang digital yang dinilai merugikan reputasi seseorang semestinya diselesaikan melalui ranah perdata, bukan pidana.

"Jadi memang reputasi itu yang jaga adalah reputasi dia sendiri, bukan negara. Negara hanya memastikan bahwa kalau ada orang menggugat ya dilayani, tapi itu levelnya gugatan, bukan pemidanaan," kata Anam.

Menurut Anam, penyelesaian masalah melalui ranah perdata bukan berarti membuat orang dapat seenaknya menyampaikan hal-hal yang tidak sepatutnya disampaikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anam mengatakan, dengan memberi pertanggungjawaban kepada masing-masing pihak, justru akan menjadi edukasi bagi masyarakat agar dapat menggunakan ruang berekspresi tanpa menimbulkan masalah baru seperti penyalahgunaan wewenang.

"Sama-sama bertanggungjawab di keperdataan itu sebenarnya, yang tersinggung ya jangan tipis-tipis ketersinggungannya, kalau di sana ada yang suka menyinggung orang ya jangan tipis-tipis jempolnya," ujar dia.

Ia menambahkan, dalam konteks kebebasan berekspresi, sebetulnya masih banyak yang mestinya menjadi prioritas aparat penegak hukum, misalnya soal ujaran kebencian.

Baca juga: Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Namun, ia menekankan, tidak semua kasus ujaran kebencian perlu diselesaikan secara pidana, tetapi dengan mengedepankan restorative justice.

"Kalau misalnya karena memang reputasinya anak kecil, anak SMA misalnya, ya karena ikut-ikutan enggak ada niat jahat yang kuat dan efeknya juga enggak besar, misalnya, ya enggak perlu dipidana, cukup minta maaf pakai sosial media," kata Anam.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan akan merevisi empat pasal UU ITE setelah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Keempat pasal yang bakal direvisi meliputi Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36. Perbaikan ini juga satu paket dengan penambahan satu pasal dalam UU ITE, yakni pasal 45C.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Nasional
MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

Nasional
Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Nasional
Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Nasional
Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Nasional
Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Nasional
Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Nasional
Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Nasional
Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X