Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Kompas.com - 23/06/2021, 19:56 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, meningkatnya kasus Covid-19 saat ini menjadi alarm bagi individu dan lingkungan untuk memperkuat protokol kesehatan di perkantoran, pemukiman, pusat perbelanjaan, sampai kampung di pelosok.

“Pemerintah harus mampu memberdayakan sumber daya hingga ke desa-desa untuk mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat,” pesannya.

Dia mengatakan itu dalam Dialog Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang disiarkan di kanal Youtube Forum Merdeka Barat 9 (FMB9ID_IKP), Selasa (22/6/2021).

Hermawan juga mengimbau pemerintah mengaktifkan gotong-royong di lingkup komunitas dan membuat ruang isolasi mandiri di tingkat komunitas.

“Ini upaya yang bisa meringankan beban rumah sakit kita yang saat ini mulai penuh terutama di pulau jawa,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Satgas: PPKM Mikro untuk Awasi Kegiatan Masyarakat yang Sulit Dikendalikan

Melihat kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini, Hermawan berpendapat, cara terbaik memutus mata rantai penularan Covid-19 adalah dengan mencegahnya.

“Cara terbaik untuk mencegah penularannya adalah menghindari kerumunan,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjajaran, Kusnandi Rusmil. Menurutnya, dampak Covid-19 sangatlah fatal sehingga cara terbaik adalah dengan benar-benar menghindarinya.

“Kita harus disiplin menegakkan protokol 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Untuk melengkapinya, kita juga harus divaksinasi,” jelasnya.

Kusnandi menegaskan, pasien yang positif terinfeksi Covid-19, tapi telah mengikuti vaksinasi akan memiliki gejala kesakitan dan risiko kematian yang lebih rendah.

Baca juga: Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

Oleh karenanya, dia berpesan agar masyarakat tidak takut divaksinasi tapi harus takut dengan virusnya.

“Kami harus memberi pemahaman kepada masyarakat betapa jahatnya Covid-19 ini. Saya yakin dengan fakta-fakta yang sekarang ini kami tampilkan, banyaknya kesakitan dan kematian akibat Covid-19, masyarakat harus mulai sadar pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi,” katanya.

Mutasi virus Covid-19

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sekaligus Anggota Tim Pakar Medis Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, I Gusti Ngurah Kade Mahardika turut menjelaskan bahaya Covid-19.

Menurutnya pandemi yang berjalan hampir dua tahun ini mengakibatkan virus SARS-Cov-2 mengalami mutasi dan menimbulkan berbagai varian baru.

Baca juga: Satgas Covid-19 Curiga Virus Varian Baru Menyebar di Pamekasan, Ini Penyebabnya

Dengan mengenali varian virus Covid-19, kata dia, baik yang baru maupun lama dan memahami gejala serta cara mencegah penularannya masyarakat bisa menekan lonjakan kasus yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air.

Virus Covid-19 ini mudah berubah, varian of concern bagi saya itu ada dua, yakni varian Alfa (B.1.1.7) dan Delta (B.1.617). Tetapi di samping mutasi virus, terjadinya lonjakan kasus juga karena adanya kerumunan,” ungkapnya.

Kade mengatakan, vaksin Covid-19 sendiri sudah diteliti dan masih efektif melawan varian virus ini, terutama Alfa dan Delta.

“Saya mendukung percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Karena dengan 40-50 persen cakupan vaksinasi Covid-19 di negara-negara Eropa, mereka sudah berani mengadakan piala Eropa 2021,” katanya.

Baca juga: Kabar Baik, Obat Antibodi Ganda Efektif Melawan Varian Virus Corona

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com