Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim Pedoman Kriteria Implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.

"Sambil menunggu revisi terbatas, pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri bisa berjalan dan bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).

Mahfud menyebut pedoman ini dibuat setelah menerima masukan dari berbagai pihak. Mulai dari kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemenkominfo, Lembaga Swaday Masyarakat (LSM), korban, terlapor, hingga pelapor.

Ia menegaskan pedoman ini keluar guna merespons suara masyarakat yang menganggap UU ITE kerap memakan korban karena mengandung pasal karet, kriminalisasi, dan diskriminasi.

Baca juga: SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berharap pedoman kriteria implementasi dapat mendukung upaya penegakan UU ITE dengan mengedepankan penerapan restorative justice atau keadilan restoratif.

Sehingga, lanjut Plate, penyelesaian masalah terkait UU ITE dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana sebagai ultimum remedium atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

"Pedoman penerapan ini berisi penjelasan terkait definisi, syarat, dan keterkaitan dengan peraturan perundangan lain, terhadap pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat," kata Plate.

"Pedoman penerapan ini merupakan lampiran dari surat keputusan bersama yang tadi ditandatangani, mencakup delapan substansi penting pada pasal-pasal UU ITE," sambung Plate.

Baca juga: Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Sebelumnya, Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menandatangani SKB tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Berikut lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE:

a. Pasal 27 ayat (1)

Fokus pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

b. Pasal 27 ayat (2)

Fokus pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.