Jokowi: Covid-19 Tak Kenal Status Ekonomi, Suku, Maupun Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona.

Ia menyebut, pandemi Covid-19 adalah masalah yang nyata. Virus corona, kata dia, tak mengenal status ekonomi, suku, maupun agama.

"Penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya, status ekonominya, agamanya, maupun suku bangsanya, semuanya dapat terkena," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Jokowi meminta masyarakat tetap menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ia juga mengingatkan warga untuk tetap berada di rumah jika tak ada kebutuhan mendesak untuk keluar rumah.

Menurut Jokowi, upaya penanganan pandemi virus corona butuh peran bersama dari semua pihak.

Baca juga: Jokowi: Saya Minta Hal Sederhana, Tinggallah di Rumah jika Tak Ada Kebutuhan Mendesak

"Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan berdisiplin menjaga diri, kita bisa kena," ujarnya.

Presiden juga mewanti-wanti masyarakat untuk tak menolak vaksinasi Covid-19. Ia menegaskan, tak ada satu pun agama yang melarang vaksin.

Jokowi mengatakan, vaksin dibutuhkan demi keselamatan seluruh warga. Semakin cepat vaksinasi selesai, maka herd immunity atau kekebalan komunal diharapkan dapat segera terbentuk.

"Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi," katanya.

Jokowi mengungkap, kasus Covid-19 belakangan memang meningkat sangat tajam. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya penyebaran varian baru virus corona.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan PPKM Mikro Paling Tepat: Tak Matikan Ekonomi Rakyat

Hal itu berakibat pada peningkatan keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19.

Untuk menangani hal tersebut, kata Jokowi, pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Tanah Air, juga pengalaman-pengalaman dari negara lain.

Dari situ, disimpulkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih jadi kebijakan yang paling tepat.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," kata Jokowi.

Ia pun meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempertajam penerapan PPKM mikro serta mengoptimalkan posko-posko penanganan Covid-19 yang telah dibentuk di masing-masing desa atau kelurahan.