Anggota DPR Nilai Kebiasaan Masyarakat Selesaikan Persoalan ke Ranah Pidana Harus Diubah

Kompas.com - 23/06/2021, 16:59 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan, saat ini ada kecenderungan masyarakat menganggap bahwa proses pidana merupakan solusi untuk menyelesaikan segala persoalan.

Menurut dia, kebiasaan masyarakat yang seperti itu harus diubah.

"Menurut saya yang penting untuk kita bangun budayanya yakni budaya untuk tidak melulu menjadikan hukum pidana seolah-olah, saya sebut merek lah, seolah-olah Panadol," kata Taufik dalam acara peluncuran buku dan microsite yang disiarkan akun YouTube SAFEnet Voice, Rabu (23/6/2021).

"Seolah-olah kalau kita sakit, pusing-pusing dikit, sakit gigi, cenut-cenut, maka berarti diselesaikan dengan pidana," kata Taufik melanjutkan.

Politikus Partai Nasdem itu berpendapat, sudah menjadi pola pikir umum di tengah masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan lewat jalur pidana.

Padahal, Taufik mengingatkan, seseorang harus memiliki mens rea atau niat jahat untuk dapat dijatuhi hukuman secara pidana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Sedangkan, menurut Taufik, banyak kasus, khususnya yang dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tidak mengandung niat jahat.

"Ketika ada orang yang bercanda atau yang mungkin ada yang melakukan kekhilafan, kebodohan, ketidaktahuan dan sebagainya macam-macam itu yang tidak dilandasi oleh keinginan melakukan kejahatan, maka sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan itu," kata dia.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat agar tidak mudah membawa permasalahan yang mereka alami ke ranah pidana, di samping mendorong agar aparat penegak hukum dapat bersikap dan profesional.

"Kalau dari segi masyarakatnya sendiri sudah tidak lagi mengedepankan pidana sebagai penyelesai dari segala persoalan, tentu akan juga membantu membangun kultur di aparat penegakan hukum," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X