Kompas.com - 23/06/2021, 15:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyandang disabilitas menjadi satu dari empat kelompok sasaran Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021.

Perpres tersebut di antaranya mengatur tentang upaya peningkatan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas. Sebab, masih ada hak-hak kelompok disabilitas yang belum terpenuhi di sejumlah bidang.

"Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas," demikian bunyi petikan RANHAM 2021-2025 yang tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 53 Tahun 2021 sebagaimana diunggah laman resmi Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Di bidang pendidikan misalnya, disusun rencana aksi HAM berupa penyediaan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Di bidang kesehatan, rencana aksi yang disusun berupa peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang mudah diakses penyandang disabilitas, khususnya di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

"Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama," bunyi petikan Perpres lagi.

Rencana aksi juga mendorong pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, BUMN, BUMD, dan swasta.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 53/2021, Atur Rencana Aksi HAM 2021-2025

Lalu, di sektor keuangan, diatur tentang peningkatan akses layanan jasa keuangan bagi penyandang disabilitas. Diatur pula implementasi pemberian bantuan sosial untuk kelompok tersebut.

Perpres juga menyinggung belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang transportasi, tempat ibadah, hingga bantuan hukum.

Terkait hal tersebut, disusun rencana aksi HAM berupa pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Kemudian, peningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap sarana dan prasarana tempat-tempat ibadah.

Termasuk juga mengoptimalisasi layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

"Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum," demikian bunyi petikan Perpres.

Baca juga: Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Adapun Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2021.

"Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia," demikian bunyi Pasal 1 angka 2 Perpres tersebut.

Mengacu pada Pasal 3 Perpres, sasaran strategis RANHAM 2021-2025 yakni melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan HAM terhadap 4 kelompok sasaran yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Dengan berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2021 maka RANHAM tahun 2015-2018 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sprin Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Terungkap, Diakui Hendra Kurniawan tapi Diragukan Jaksa

Sprin Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Terungkap, Diakui Hendra Kurniawan tapi Diragukan Jaksa

Nasional
Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Nasional
Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Nasional
Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Nasional
Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Nasional
Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Nasional
Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Nasional
Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Nasional
Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Nasional
Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Nasional
Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Nasional
Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Nasional
Setelah Yudo Margono, KSAD Dudung dan Pangkostrad Maruli Dinilai Berpotensi Jadi Panglima TNI

Setelah Yudo Margono, KSAD Dudung dan Pangkostrad Maruli Dinilai Berpotensi Jadi Panglima TNI

Nasional
Air Mata Ibunda Yoshua

Air Mata Ibunda Yoshua

Nasional
Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PRIMA Gugat KPU ke PTUN

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PRIMA Gugat KPU ke PTUN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.