Rencana Aksi HAM Muat tentang Layanan Pendidikan hingga Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Kompas.com - 23/06/2021, 15:48 WIB
Ilustrasi hak asasi manusia. humanrights.govIlustrasi hak asasi manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyandang disabilitas menjadi satu dari empat kelompok sasaran Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021.

Perpres tersebut di antaranya mengatur tentang upaya peningkatan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas. Sebab, masih ada hak-hak kelompok disabilitas yang belum terpenuhi di sejumlah bidang.

"Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas," demikian bunyi petikan RANHAM 2021-2025 yang tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 53 Tahun 2021 sebagaimana diunggah laman resmi Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Di bidang pendidikan misalnya, disusun rencana aksi HAM berupa penyediaan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Di bidang kesehatan, rencana aksi yang disusun berupa peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang mudah diakses penyandang disabilitas, khususnya di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama," bunyi petikan Perpres lagi.

Rencana aksi juga mendorong pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, BUMN, BUMD, dan swasta.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 53/2021, Atur Rencana Aksi HAM 2021-2025

Lalu, di sektor keuangan, diatur tentang peningkatan akses layanan jasa keuangan bagi penyandang disabilitas. Diatur pula implementasi pemberian bantuan sosial untuk kelompok tersebut.

Perpres juga menyinggung belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang transportasi, tempat ibadah, hingga bantuan hukum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Nasional
 Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Nasional
Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Nasional
KPK Kembali Jelaskan Tuntutan 11 Tahun untuk Juliari, Pasal Penyuapan Jadi Dalih

KPK Kembali Jelaskan Tuntutan 11 Tahun untuk Juliari, Pasal Penyuapan Jadi Dalih

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil PNS Dinas PUPR

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil PNS Dinas PUPR

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mikro: Meski Omzet Turun Sampai 75 Persen, Harus Bertahan Sekuat Tenaga

Jokowi ke Pengusaha Mikro: Meski Omzet Turun Sampai 75 Persen, Harus Bertahan Sekuat Tenaga

Nasional
Menko PMK Usul Vaksinasi Covid-19 bagi Pengguna Moda Transportasi Kereta Diintentsifkan

Menko PMK Usul Vaksinasi Covid-19 bagi Pengguna Moda Transportasi Kereta Diintentsifkan

Nasional
Presiden Jokowi: Lockdown Tak Jamin Persoalan Covid-19 Selesai

Presiden Jokowi: Lockdown Tak Jamin Persoalan Covid-19 Selesai

Nasional
Jokowi: Bukannya Saya Menakut-nakuti, WHO Pun Belum Bisa Prediksi Selesainya Pandemi

Jokowi: Bukannya Saya Menakut-nakuti, WHO Pun Belum Bisa Prediksi Selesainya Pandemi

Nasional
DPR Diminta Lebih Peka dan Berempati terhadap Kondisi Masyarakat

DPR Diminta Lebih Peka dan Berempati terhadap Kondisi Masyarakat

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Transaksi Keuangan PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Transaksi Keuangan PT Adonara Propertindo

Nasional
Wapres Minta Kebijakan Isolasi Terpusat Pemprov Bali Lebih Diefektifkan

Wapres Minta Kebijakan Isolasi Terpusat Pemprov Bali Lebih Diefektifkan

Nasional
UPDATE: Total 5.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Mauritius, Senegal dan Venezuela

UPDATE: Total 5.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Mauritius, Senegal dan Venezuela

Nasional
Jokowi: Dulu Kasus Covid-19 Mulai Turun dan Ekonomi Naik, Kemudian Muncul Varian Delta...

Jokowi: Dulu Kasus Covid-19 Mulai Turun dan Ekonomi Naik, Kemudian Muncul Varian Delta...

Nasional
Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X