Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Kompas.com - 23/06/2021, 14:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin mengkritik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang dinilainya mempromosikan Ivermectin sebagai obat terapi penyembuhan Covid-19.

Atas hal tersebut, ia mengingatkan pemerintah agar fokus terhadap program vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

"Soal obat Ivermectin itu, baiknya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan tugas dan fungsinya dengan uji klinis serta para ahli bisa meneliti Ivermectin. Jangan malah BUMN membuat pernyataan seperti jualan obat," kata Alifudin dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (23/6/2021).

Politisi PKS itu mengingatkan semua pihak agar jangan memanfaatkan kondisi pandemi dengan berjualan obat.

Ia khawatir obat yang diklaim telah mendapat izin edar itu justru tidak efektif dalam penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Oxford Uji Obat Anti-parasit Ivermectin untuk Terapi Covid-19

"Jangan memanfaatkan kondisi pandemi dengan berjualan obat, dengan embel-embel sudah mendapat izin edar. Takutnya mubazir obat Ivermectin yang sudah diproduksi banyak, eh malah tidak efektif," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah dapat belajar dari pengalaman seperti obat Hydroxychloroquine atau obat malaria yang sempat disebut sebagai obat mengatasi virus corona.

Alifudin menegaskan, cara Erick Thohir yang mempromosikan Ivermectin akan sangat berdampak pada masyarakat.

Ia mengatakan, masyarakat bisa saja nanti berbondong-bondong untuk membeli obat tersebut.

"Tapi di pertengahan jalan, tidak bermanfaat obat tersebut karena diberhentikannya uji klinis," ucapnya.

"Mubazir itu tidak baik, seharusnnya langkah yang tepat dilakukan pemerintah adalah dengan menunggu tahapan uji klinis obat Ivermectin selesai oleh Kemenkes dan menggalakkan vaksinasi Covid-19 ke masyarakat agar terciptanya herd immunity," tambah dia.

Baca juga: Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Alifudin juga mengingatkan bahwa target pemerintah akan melakukan vaksinasi Covid-19 1 juta sehari, masih jauh dari target.

Ia mengungkapkan, data Kemenkes yang menunjukkan, rata-rata jumlah orang yang disuntik per harinya dalam satu pekan terakhir masih sekitar 50 persen dari target atau 267.446 orang.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa terbitnya izin edar Ivermectin merupakan kabar gembira di tengah pandemi Covid-19.

Erick menyebut, obat terapi yang dapat menjadi salah satu solusi Covid-19 itu akan dibanderol dengan harga Rp 5.000-7.000 per butir.

“Ini luar biasa, harganya sangat murah,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (21/6/2021).

Terkait hal tersebut, BPOM meluruskan bahwa hingga saat ini belum ada uji klinik mengenai Ivermectin sebagai obat penyembuhan Covid-19.

Baca juga: Ivermectin Belum Teruji Klinis untuk Pengobatan Covid-19, Ini Faktanya

"Data uji klinik yang cukup untuk membuktikan khasiat Ivermectin dalam mencegah dan mengobati Covid-19 hingga saat ini belum tersedia. Dengan demikian, Ivermectin belum dapat disetujui untuk indikasi tersebut," demikian pernyataan BPOM seperti yang dikutip dari situs resminya, Selasa (22/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com