Satgas Covid-19: Perubahan Hari Libur Nasional Bukan untuk Langgar Hak Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, kebijakan pemerintah menggeser sejumlah hari libur nasional bertujuan untuk mencegah lonjakan kasus.

Ia menekankan, hal itu semata-mata untuk mengantisipasi risiko lonjakan kasus Covid-19 setelah masa libur panjang, bukan untuk melanggar hak pekerja.

“Kebijakan pemerintah dalam menggeser hari libur merupakan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus pasca-libur panjang” kata Wiku dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Satgas: PPKM Mikro untuk Awasi Kegiatan Masyarakat yang Sulit Dikendalikan

Selain mengubah hari libur nasional, upaya penanganan Covid-19 setelah libur Lebaran juga ditempuh melalui penebalan atau penguatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Wiku menyebut, ketentuan terkait PPKM mikro telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021.

Ketentuan itu mengatur sejumlah pembatasan yang diberlakukan menurut zonasi risiko virus corona di suatu wilayah. Pembatasan yang berlaku di zona merah atau risiko tinggi Covid-19 berbeda dengan zona oranye, kuning, dan hijau.

Oleh karenanya, Wiku meminta pemda terus memantau perkembangan zonasi risiko di wilayah masing-masing. Sebab, zonasi risiko bersifat dinamis.

“Pemerintah daerah harus lebih peka dalam membaca data tren zonasi di wilayahnya," ujar dia.

Baca juga: Satgas: Jika Daerah Berstatus Zona Merah Lebih dari Seminggu, PPKM Mikro Harus Dievaluasi

Wiku menyebut, zonasi risiko Covid-19 harus jadi acuan pemerintah daerah (pemda) dalam menerapkan PPKM mikro.

Ia meminta pemda mengevaluasi kebijakan tersebut apabila daerah mereka berada pada zona risiko tinggi Covid-19 dalam waktu yang lama.

"Jika lebih dari seminggu zonasi masih tetap di zona oranye atau merah, maka upaya penanganan seperti PPKM mikro harus dievaluasi,” kata Wiku.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan mengganti dua hari libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 2021.

Baca juga: Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Efendy mengatakan, keputusan itu ditempuh mengingat kondisi Covid-19 yang belum membaik.

Libur nasional yang diganti adalah libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dari semula Selasa 10 Agustus 2021 digeser satu hari menjadi Rabu 11 Agustus 2021.

Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula Selasa 19 Oktober 2021 menjadi Rabu 20 Oktober 2021.

"Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember, ditiadakan," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6/2021).