Kompas.com - 22/06/2021, 21:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 terus meningkat.

Bahkan, BOR di 5 provinsi di Pulau Jawa berada di atas 80 persen. Kelima provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten.

"BOR 5 dari 6 provinsi (di Pulau Jawa) ini mencapai lebih dari 80 persen per tanggal 21 Juni 2021. Hanya provinsi Jawa Timur yang BOR-nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen," kata Wiku dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Tak hanya itu, Wiku menyebut, Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar kenaikan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Dalam 4 minggu terakhir, kasus virus corona meningkat hingga 92 persen. Enam provinsi di Pulau Jawa mencatatkan peningkatan tertinggi.

DKI Jakarta mencatatkan kenaikan kasus hingga 387 persen, atau total 20.634 kasus. Kemudian, Jawa Barat meningkat 115 persen dengan total kenaikan 8.382 kasus.

Jawa Tengah naik 105 persen dengan total peningkatan 5.896 kasus. Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus.

Selanjutnya, peningkatan di DI Yogyakarta mencapai 197 persen dengan total kenaikan 2.583 kasus.

Kemudian di Banten kasus meningkat hingga 189 persen dengan total kenaikan 967 kasus.

“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” ujar Wiku.

Baca juga: Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Wiku pun meminta pemerintah daerah mengoptimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro mulai saat ini.

Ia juga mendorong daerah segera membentuk posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Menurut Wiku, masih banyaknya desa/kelurahan yang belum memiliki posko berpotensi menghambat koordinasi penanganan Covid-19, sehingga berakibat pada tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri.

“Penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM mikro sangat tergantung pada pembentukan posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM mikro di tingkat desa/kelurahan," kata dia. 

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Apabila posko sudah terbentuk, menurut Wiku, langkah selanjutnya yaitu memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko dijalankan dengan baik oleh setiap unsur yang terlibat.

"Ingat, Covid-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa, sehingga apabila seluruh pemerintah daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.