Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Kompas.com - 22/06/2021, 21:02 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito meminta seluruh provinsi dengan kasus Covid-19 tinggi untuk segera memperbaiki penanganan Covid-19 di daerah melalui evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat.

“Sesuaikan aturan dengan kapasitas kantor, pusat perbelanjaan, restoran atau tempat makan, tempat wisata, serta fasilitas lain yang berpotensi menjadi titik penularan Covid-19,” kata Wiku, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (22/6/2021).

Sebagai informasi, berdasarkan data per 20 Juni 2021, terdapat enam provinsi yang memiliki gap besar antara kasus positif baru dengan tingkat kesembuhan.

Enam provinsi itu adalah DKI Jakarta dengan selisih 13.032 kasus, Jawa Tengah (7.171 kasus), Jawa Barat (6.670 kasus), Jawa Timur (2.239 kasus), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (2.131 kasus, dan Banten (878 kasus).

Baca juga: Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Selain gap antara kasus baru dan angka kesembuhan, Tim Satgas Covid-19 juga menyoroti enam provinsi dengan kasus aktif tertinggi.

Provinsi itu adalah Jawa Barat dengan total 28.784 kasus aktif, DKI Jakarta (11.411 kasus aktif), Jawa Tengah (10.050 kasus aktif), Papua (8.799 kasus aktif), Riau (6.291 kasus aktif), dan Kepulauan Riau (3.431 kasus aktif).

Seperti diketahui bersama, kasus penularan Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam beberapa minggu terakhir. Rekor kenaikan bahkan mencapai 14.536 pada 21 Juni 2021 lalu.

Selain itu, selama lima minggu terakhir, kasus baru juga terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan angka kesembuhan, dengan puncak selisih 17.391 pada pekan ini.

Baca juga: Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Lebih lanjut, Wiku menjelaskan, kondisi gap yang terus terjadi tersebut sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius.

“Angka kesembuhan lebih rendah dibandingkan kasus positif perlu menjadi target utama perbaikan penanganan Covid-19,” terang dia.

Tak hanya itu, kepada setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, Wiku meminta agar mereka meningkatkan kualitas penanganan pasien Covid-19 di berbagai fasilitas rujukan.

Hal itu didasarkan pada rekomendasi dari lima organisasi profesi kedokteran, yakni Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (Perdatin), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI).

Baca juga: Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Kelima organisasi kesehatan tersebut menyebutkan bahwa strategi yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan early over treatment.

Melalui metode itu, pasien di rumah sakit yang sudah mengalami perbaikan gejala bisa segera dirujuk untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah.

Dengan demikian, kapasitas rumah sakit bisa menjadi lebih besar dan mampu menampung pasien dengan gejala berat.

“Selain itu bisa juga lewat konversi tempat tidur rumah sakit atau dengan menyediakan fasilitas isolasi terpusat di masing-masing wilayah agar beban rumah sakit bisa berkurang," jelas Wiku.

Apabila seluruh daerah bisa mampu menurunkan jumlah kasus baru, niscaya angka kesembuhan nasional bisa ikut bertambah.

Baca juga: Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com