Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Kompas.com - 22/06/2021, 20:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya meminta daerah meningkatkan kualitas penanganan pasien Covid-19 di fasilitas kesehatan rujukan.

Hal ini sebagai respons atas tingginya kenaikan kasus Covid-19 di berbagai daerah.

"Satgas juga meminta daerah untuk meningkatkan kualitas penanganan pasien Covid-19 di fasilitas kesehatan rujukan," ujar Wiku dalam rilis tertulis Satgas Covid-19, Selasa (22/6/2021).

Dia mengungkapkan, lima organisasi profesi kedokteran yakni Perdatin, PDPI, PAPDI, IDAI, dan PERKI telah menyarankan bahwa strategi yang harus dilakukan adalah. menerapkan early over treatment.

Baca juga: Satgas: 5 Pekan Terakhir, Kasus Baru Covid-19 Selalu Lebih Tinggi dari Angka Kesembuhan

Strategi ini dilakukan ketika pasien rumah sakit yang sudah mengalami perbaikan gejala Covid-19 dapat segera dirujuk untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah.

"Dengan demikian, kapasitas rumah sakit menjadi lebih besar dan mampu menampung pasien dengan gejala sedang-berat lainnya," tutur Wikum

Selain itu, daerah dapat pula dilakukan konversi tempat tidur rumah sakit.

Langkah lainnya yakni menyediakan fasilitas isolasi terpusat di masing-masing wilayah agar beban dapat terbagi dan rumah sakit tidak kewalahan menangani pasien.

"Apabila seluruh provinsi-provinsi ini mampu menurunkan penambahan kasus positif dan meningkatkan kesembuhan, maka dapat mendongkrak angka kesembuhan di tingkat nasional pula,” tegas Wiku.

Baca juga: IGD RS Fatmawati Hanya untuk Pasien Covid-19 Gejala Sedang, Berat, dan Kritis

Sebelumnya, Wiku menuturkan, kasus penularan Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Bahkan mencapai rekor kenaikan kasus harian tertinggi selama pandemi pada pada 21 Juni sebanyak 14.536 kasus.

Kemudian, selama lima pekan terakhir, kasus baru positif Covid-19 selalu lebih tinggi dibandingkan angka kesembuhan.

"Selama lima minggu terakhir, kasus baru selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka kesembuhan, dengan puncak selisih 17.391 kasus pekan ini," ujarnya.

Sehingga, kondisi tingginya kasus positif dibandingkan angka kesembuhan mingguan ini perlu mendapatkan perhatian.

Baca juga: 5 Obat untuk Pasien Covid-19 Rekomendasi WHO, Dari Dexamethasone hingga Remdesivir

Dia menekankan hal itu menjadi target penanganan Covid-19.

Selanjutnya, berdasarkan data hingga 20 Juni 2021, terdapat enam provinsi yang memiliki selisih besar antara kasus positif dengan angka kesembuhan.

Keenam provinsi ini berasal dari Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta (selisih 13.032 kasus), Jawa Tengah (selisih 7.171 kasus), Jawa Barat (selisih 6.670 kasus), Jawa Timur (selisih 2.239 kasus), DI Yogyakarta (selisih 2.131 kasus) dan Banten (selisih 878 kasus).

Selain itu, Satgas juga menyoroti enam provinsi yang memiliki kasus aktif tertinggi.

Keenamnya yakni Jawa Barat (29.784 kasus aktif), DKI Jakarta (11.411 kasus aktif), Jawa Tengah (10.050 kasus aktif), Papua (8.799 kasus aktif), Riau (6.291 kasus aktif) dan Kepulauan Riau (3.431 kasus aktif).

Baca juga: Wapres Minta Jumlah dan Kualitas Faskes Tingkat Pertama Ditingkatkan

"Satgas meminta kepada seluruh provinsi tersebut untuk segera memperbaiki kondisi Covid-19 di wilayahnya melalui evaluasi kebijakan yang diterapkan terkait kegiatan masyarakat," tegas Wiku.

Antara lain dengan menyesuaikan aturan kapasitas kantor, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat makan, tempat wisata, serta fasilitas umum lainnya yang berpotensi menjadi titik penularan Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com