Usai Diperiksa Komnas HAM, Kepala BKN: Kami Beri Keterangan Sejujur-Jujurnya

Kompas.com - 22/06/2021, 18:40 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana selesai memberikan keterangan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dugaan pelanggaran HAM pada tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, sekitar pukul 17.00 WIB.

Usai diperiksa, kepada wartawan, Bima mengaku telah memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya terkait penyelenggaraan TWK di KPK.

"Saya kira pada proses permintaan keterangan tadi sudah kami jawab sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya apa yang ada pada Komnas HAM. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada hal yang disembunyikan,” terang Bima dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (21/6/2021) dikutip dari tayangan YouTube Humas Komnas HAM RI.

Baca juga: Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Bima menjelaskan bahwa ia telah memberi keterangan terkait dengan semua proses pelaksanaan TWK.

Namun demikian, Bima menegaskan hanya bisa memberikan keterangan sesuai dengan tugas dan kewenangan BKN.

“Dalam kaitan dengan pelaksanaan itu BKN hanya mampu menjawab tugas dan kewenangan (BKN) karena di dalam pelaksanaan TWK itu merupakan pekerjaan kolaborasi dengan banyak instansi lain,” imbuh dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Bima pelaksanaan TWK merupakan kolaborasi antara berbagai lembaga seperti Dinas Psikologi Angkatan Darat, Pusat Intelijen Angkatan Darat, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dibantu oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Bima mengaku sudah memberikan semua informasi tentang TWK, termasuk kronologi hingga dinamika yang terjadi dalam pelaksaan tes itu.

“Sudah kami sampaikan semua, termasuk kronologi dan dinamika dalam proses TWK itu. Untuk detailnya tidak bisa saya sampaikan karena itu menjadi rahasia dengan percakapan pada Komnas HAM,” imbuh dia.

Baca juga: YLBHI Nilai TWK KPK Bentuk Kekuasaan Sepihak Penguasa atas Rakyat

Diketahui keterangan Kepala BKN Bima Haria Wibisana diperlukan oleh Komnas HAM untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait penyelenggaraan TWK para pegawai KPK.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Nasional
Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X