Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra tetap berpatokan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7 yang mengartikan bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode.

Gerinda juga menilai bahwa upaya bersama dalam menekan laju Covid-19 lebih penting daripada menginginkan amendemen UUD.

"Sementara pada saat ini yang perlu adalah menekan laju Covid-19, bukan amendemen UUD," kata Dasco dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Ketua DPP PKS Nilai Wacana Presiden 3 Periode sebagai Ide Berbahaya

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi mengemukanya wacana masa jabatan presiden tiga periode menyusul terbentuk komunitas Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024.

Dasco yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, Gerindra telah menyampaikan sikap bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode.

"Soal wacana tiga periode ini kita sudah sampaikan bahwa sampai saat ini kita masih berpatokan dengan UUD 1945, bahwa presiden itu menjabat hanya maksimal dua periode," tegasnya.

Hal ini berdasarkan isi Pasal 7 UUD 1945 berbunyi bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Selain itu, Dasco mengatakan bahwa untuk mengubah UUD 1945, Indonesia harus melalui beberapa tahapan yang panjang melalui amendemen.

"Sehingga, wacana-wacana yang ada itu tentunya harus melalui beberapa tahapan terutama amendemen UUD kalau memang diperlukan," ucap dia. 

Terkait masa jabatan presiden tiga periode, Dasco juga mengaku tak pernah mendengar gerakan dari Istana untuk menggencarkan wacana itu.

Baca juga: Soal Presiden 3 Periode, Wakil Ketua DPR: Tak Urgen, yang Mendesak Tekan Kasus Covid-19

Sebaliknya, menurut dia, pemerintah saat ini tengah fokus untuk mengurus penanganan pandemi Covid-19 yang tengah mengalami lonjakan kasus.

"Bahwa kemudian ada katanya kabar gerakan Istana. Saya belum pernah dengar. Karena gerakan Istana yang ada saat ini adalah mereka sedang gencar ingin menekan laju Covid-19," ucap dia.

Dasco juga mengatakan, Presiden tidak pernah berbicara atau menggencarkan kepada jajarannya di pemerintahan untuk membahas wacana tiga periode.

Presiden Joko Widodo, kata dia, justru tengah disibukkan setiap harinya untuk mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya demi menekan laju Covid-19.

"Presiden siang malam ratas itu untuk menekan laju Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Tidak ada kemudian presiden gencar-gencar ngomong soal bagaimana tiga periode," ucap Dasco. 

Isu perubahan masa jabatan 3 periode kembali muncul setelah adanya komunitas relawan bernama Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 yang menginginkan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto berpasangan dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Bantah Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Komunitas Relawan Usung Jokowi-Prabowo 2024

Sekretaris Jenderal Jok-Pro 2024 Timothy Ivan Triyono mengatakan, komunitas ini terbentuk untuk mencegah polarisasi ekstrem di Indonesia pasca-pilpres sebelumnya.

Menurut Ivan, untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali di Pilpres selanjutnya, maka komunitas menginginkan Jokowi Prabowo maju berpasangan dalam Pilpres 2024.

"Dan memang sepertinya Jok-Pro itu sangat efisien untuk mencegah polarisasi ekstrem di Indonesia. Alasan utamanya adalah kami lelah dengan adanya cebong dan kampret. Kami lelah dengan adanya pembelahan di masyarakat," kata Ivan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).