Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Kompas.com - 22/06/2021, 17:02 WIB
dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid, Direktur P2PML Kementerian Kesehatan dalam seminar bertajuk Stigma TBC dan Hambatan Sosial Lainnya yang diselenggarakan secara daring oleh Stop TB Partnership Indonesia (STPI) bersama Perhimpunan Organisasi pPasien Tuberkulosis (POP TB) Indonesia dengan dukungan STOP TB Partnership Global pada Senin (14/6). dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid, Direktur P2PML Kementerian Kesehatan dalam seminar bertajuk Stigma TBC dan Hambatan Sosial Lainnya yang diselenggarakan secara daring oleh Stop TB Partnership Indonesia (STPI) bersama Perhimpunan Organisasi pPasien Tuberkulosis (POP TB) Indonesia dengan dukungan STOP TB Partnership Global pada Senin (14/6).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sanksi berupa denda bagi pelanggar protokol Kesehatan tidak selalu membantu perubahan perilaku masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Nadia menanggapi Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono yang menilai denda bagi pelanggar protokol kesehatan di Indonesia lebih kecil jika dibandingkan negara-negara tetangga.

"Sanksi denda tidak selalu mendidik, justru sanksi sosial lebih mengena ya," kata Nadia saat dihubungi, Selasa (22/6/2021).

Nadia mengatakan, beberapa daerah bahkan sudah mengumpulkan ratusan juga dari denda pelanggar protokol kesehatan tersebut.

Baca juga: Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Namun, perilaku masyarakat di daerah tersebut tetap tak mengalami perubahan.

"Masyarakat tetap acuh padahal ini untuk perlindungan diri sendiri," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan hal itu, Nadia mengatakan, masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi yang masif soal pentingnya mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari risiko penularan virus Corona.

"Jadi ini bagian dari edukasi masyarakat agar dapat mengubah prilaku," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia dinilai tidak serius dalam hal memberikan sanksi denda terkait pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Baca juga: Zona Merah, Pemkab Tegal Naikkan Denda Masker dari Rp 10.000 Jadi Rp 100.000

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono menilai sanksi denda yang dibuat oleh pemerintah di Indonesia telalu rendah apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan Malaysia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X