Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR Usul "Semi-lockdown" Saat Hari Libur

Kompas.com - 22/06/2021, 16:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau semi-lockdown di hari-hari libur.

Menurut Dasco, semi-lockdown dapat dilakukan di hari libur karena tidak akan berpengaruh banyak terhadap roda perekonomian.

"Saya usulkan juga kepada pemerintah, karena Sabtu-Minggu itu kan roda perekonomian terutama perkantoran dan lain-lain tutup, kalau bisa dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau katakanlah semi-lockdown untuk hari libur," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/6/2021), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan Lockdown

Politikus Partai Gerindra itu berharap, dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat dapat tetap berada di rumah masing-masing ketika hari libur.

Dasco mengaku belum bisa memastikan apakah usulannya itu akan lebih efektif dibandingkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang jadi pilihan pemerintah karena lonjakan kasus Covid-19 sedang tinggi.

"Makanya kita perlu mengambil langkah, kalau perlu dikombinasi antara keduanya supaya apapun yang kita lakukan itu bagaimana caranya menekan laju Covid terutama di DKI ini," kata dia.

Di samping itu, ia mendorong pemerintah untuk menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan, khususnya untuk dua pekan ke depan.

Sebab, menurut Dasco, dua pekan ke depan menjadi masa yang penting untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 yang diprediksi akan mencapai titik tertinggi pada Juli 2021 mendatang.

"Kalau perlu memang sanksinya agak tegas, supaya dalam dua pekan ke depan ini kita bisa sama-sama menekan laju Covid," ujar Dasco.

Baca juga: Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan penguatan implementasi PPKM berskala mikro dan percepatan vaksinasi untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai mengikuti rapat terbatas secara virtual dengan Presiden Joko Widodo, Menko Perekonomian, Kepala BNPB, Panglima TNI dan Kapolri, Senin (21/6/2021).

"Arahan beliau adalah kita harus memperkuat implementasi lapangan untuk program PPKM mikro. Dan yang kedua kita harus mempercepat vaksinasi," ujar Budi, dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Budi menjelaskan, dalam penguatan PPKM mikro, mobilitas masyarakat akan dibatasi sebesar 75 hingga 100 persen di daerah zona merah. Pembatasan mobilitas ini tergantung pada kondisi daerah dan jenis kegiatan masyarakatnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com