Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Kompas.com - 22/06/2021, 15:09 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui menggelar apel pengawasan PPKM Mikro di Lapangan Silang Monas, Jumat (18/6/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui menggelar apel pengawasan PPKM Mikro di Lapangan Silang Monas, Jumat (18/6/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mempertimbangkan lockdown selama 14 hari ke depan seiring meningkatnya kasus Covid-19 di wilayah DKI Jakarta.

"Jika di Jakarta lonjakan penularan Covid-19 pada kenyataannya tidak terkendali, maka ada baiknya opsi lockdown DKI selama 14 hari dipertimbangkan oleh Gubernur Anies Baswedan," kata Luqman, Selasa (22/6/2021), dikutip dari tribunnews.com.

Selain itu, Luqman mendesak agar vaksinasi Covid-19 di ibu kota dapat dipercepat untuk membentuk herd immunity.

Baca juga: Puluhan Warga Terpapar Covid-19, Dua RT di Kelapa Dua Wetan Jaktim Di-lockdown

Ia menilai, apapun kebijakan pembatasan yang dilakukan, mulai dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau lockdown, vaksinasi mesti menjadi prioritas.

"Semakin cepat target vaksinasi nasional 181 juta orang tercapai, semakin cepat pula akan terbentuk kekebalan komunal," ujar politikus PKB tersebut.

Ia mengatakan, vaksinasi merupakan solusi jangka panjang menghadapi pandemi Covid-19, sedangkan lockdown merupakan solusi jangka pendek untuk menekan kasus Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tanpa keseriusan menjalankan program vaksinasi, skenario lockdown pun tidak berguna dalam jangka panjang," kata dia.

Ia juga mengatakan, apabila kebijakan lockdown diambil, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mesti berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu.

"Jika ada daerah yang akan mengambil keputusan penanganan Covid-19 di luar Instruksi Mendagri Nomor 13/2021, harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat," kata dia.

Baca juga: Foto Viral Jenazah Pasien Covid-19 Diangkut Pakai Truk, Pemprov DKI: Itu Simulasi

Pada Senin (21/6/2021), kasus baru Covid-19 di Jakarta bertambah 5.014 kasus. Dengan penambahan kasus tersebut, angka kumulatif kasus Covid-19 di Jakarta kini mencapai 479.043 kasus.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X