Kompas.com - 22/06/2021, 14:49 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dok. Puspen KemendagriMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro belum dilaksanakan secara optimal di sejumlah daerah. 

Itu tampak dari minimnya posko yang didirikan untuk pelaksanaan kebijakan untuk menekan angka penularan Covid-19 tersebut. 

Menurut Tito, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri hingga 19 Juni 2021, terdapat 74.961 desa di Indonesia.

Baca juga: Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Sementara, posko tingkat desa hanya berjumlah 39.244 atau 52,35 persen dari total jumlah desa. Sedangkan dari 8.488 jumlah total kelurahan, hanya 1.929 atau 22,73 persen yang mendirikan posko.

Dengan demikian, jika dijumlahkan dari 83.449 desa dan kelurahan, hanya 41.173 atau 49,34 persen yang memiliki posko.

"Dari data ini saja di tingkat kota (posko kelurahan), kita melihat bahwa pelaksanaan PPKM Mikro ini belum dilaksanakan riil belum dilaksanakan di beberapa tempat," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Selasa (22/6/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, mantan Kapolri ini mendorong keberadaan posko desa dan kelurahan di seluruh daerah.

Menurut Tito, posko desa atau kelurahan sangat sentral dalam menyukseskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

"Kalau ada posko, itu memberikan indikasi bahwa PPKM itu jalan, paling tidak dibicarakan, tapi kalau sudah tidak ada poskonya di tingkat kelurahan dan desa, ya posko di tingkat RW dan RT kemungkinan besar tidak ada, sehingga PPKM itu tidak jalan," kata Tito.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkab Bekasi Berlakukan PPKM Skala Mikro

Kendati demikian, Tito tidak memungkiri sejak PPKM Mikro tahap 1 dilaksanakan pada 9-22 Februari 2021 telah terjadi peningkatan dan perbaikan terus menerus terkait keberadaan pokso desa dan kelurahan.

Oleh karena itu, ia terus mendorong kepala daerah turun tangan dalam menjalankan PPKM berskala mikro di wilahnya.

"Sehingga kepala daerah bisa memonitoring langsung pelaksanaan PPKM berbasis mikro, termasuk memantau keberadaan pokso di tingkat desa dan kelurahan," ucap Tito Karnavian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Nasional
Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Nasional
MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

Nasional
Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Nasional
Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X