Kompas.com - 22/06/2021, 12:59 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI, Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka pada Kamis (27/5/2021). KOMPAS.com/ IRFAN KAMILKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI, Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka pada Kamis (27/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi dari pihak swasta bernama Made Elviani untuk tersangka mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Yoory Corneles Pinontoan, Senin (21/6/2021).

Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019.

"Made Elviani dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan berbagai aset oleh tersangka YRC (Yoory Corneles Pinontoan)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Kasus ini bermula ketika Perumda Pembangunan Sarana Jaya bekerja sama dengan PT Adonara Propertindo terkait pengadaan lahan.

Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Adapun bentuk kegiatan usahanya antara lain adalah mencari tanah di wilayah Jakarta yang nantinya akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah," kata Pelaksana Tugas Harian (Plh) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/5/2021).

Setyo menuturkan, pada 8 April 2019 dilakukan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Pembangunan Sarana Jaya antara pihak pembeli, yaitu Yoory, dengan pihak Penjual yaitu Anja Runtuwene selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo.

Selanjutnya dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108.9 Miliar ke rekening bank Anja Runtuwene di Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory Perumda Pembangunan Sarana Jaya membayar Anja Runtuwene sekitar Rp 43,5 miliar.

Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles Terkait Korupsi Pengadaan Lahan Munjul

Untuk pengadaan tanah di Munjul, diduga Perumda Pembangunan Sarana Jaya melakukan perbuatan melawan hukum, antara lain karena tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Petugas Tracer Kontak Erat Jadi Garda Terdepan Putus Rantai Penularan Covid-19

Panglima TNI: Petugas Tracer Kontak Erat Jadi Garda Terdepan Putus Rantai Penularan Covid-19

Nasional
Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kapuas Hulu

Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kapuas Hulu

Nasional
Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar 16 Agustus, Hanya 57 yang Diundang Hadir Fisik

Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar 16 Agustus, Hanya 57 yang Diundang Hadir Fisik

Nasional
Ini Fasilitas yang Akan Didapat Anggota DPR jika Isolasi Mandiri di Hotel

Ini Fasilitas yang Akan Didapat Anggota DPR jika Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: Vaksin AstraZeneca 92 Persen Efektif Cegah Risiko Dirawat di RS Akibat Varian Delta

Kemenkes: Vaksin AstraZeneca 92 Persen Efektif Cegah Risiko Dirawat di RS Akibat Varian Delta

Nasional
Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Nasional
Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Nasional
Cara Bedakan Pulse Oximeter yang Asli dengan Palsu

Cara Bedakan Pulse Oximeter yang Asli dengan Palsu

Nasional
Megawati Akan Bangun Monumen Kudatuli di Kantor PDI-P Jalan Diponegoro Jakarta

Megawati Akan Bangun Monumen Kudatuli di Kantor PDI-P Jalan Diponegoro Jakarta

Nasional
Angka Kematian Masih Terus Meningkat meski Pemerintah Terapkan PPKM Level 1-4

Angka Kematian Masih Terus Meningkat meski Pemerintah Terapkan PPKM Level 1-4

Nasional
Satgas Klaim Kasus Aktif, Kasus Harian dan Kesembuhan Membaik Selama PPKM Level 1-4

Satgas Klaim Kasus Aktif, Kasus Harian dan Kesembuhan Membaik Selama PPKM Level 1-4

Nasional
Anggota DPR Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Biaya Ditanggung Negara

Anggota DPR Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Biaya Ditanggung Negara

Nasional
Anggota Dewan Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Setjen: Pakai Anggaran DPR

Anggota Dewan Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Setjen: Pakai Anggaran DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X