DPR Tetapkan Komisi Mitra Kerja Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan Kemenperin

Kompas.com - 22/06/2021, 12:30 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui penetapan mitra kerja Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X DPR RI dalam rapat paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

"Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah penetapan mitra kerja Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X dapat disetujui?," kata Ketua DPR Puan Maharani selaku pemimpin rapat, Selasa.

"Setuju," jawab peserta sidang diikuti dengan ketukan palu oleh Puan sebagai tanda persetujuan.

Puan menuturkan, penetapan mitra kerja komisi-komisi tersebut diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (17/6/2021) lalu.

Baca juga: Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Rapat itu memutuskan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menjadi mitra Komisi X DPR, Kementerian Investasi menjadi mitra Komisi VI DPR, dan Kementerian Perindustrian menjadi mitra Komisi VII DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas pada alat kelengkapan dewan, rapat konsultasi pengganti rapat Bamus juga memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI menjadi mitra kerja Komisi VII," kata Puan.

DPR juga menyepakati bahwa penetapan mitra kerja itu baru berlaku setelah pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 telah selesai dibahas.

Usul mengubah susunan mitra kerja komisi di DPR sebelumnya muncul setelah pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Hal itu menyebabkan Komisi VII yang merupakan mitra kerja Kemenristek kehilangan salah satu mitra kerjanya karena Kemendikbud-Ristek menjadi mitra Komisi X DPR.

Baca juga: Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Kondisi tersebut sempat dipertanyakan oleh anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti yang mengusulkan agar komisi yang menaunginya dibubarkan lantaran hanya bermitra dengan satu kementerian yaitu Kementerian Energi Sumber Daya Alam (ESDM).

Dyah meminta pimpinan DPR mempertimbangkan penambahan mitra bagi Komisi VII yang bergerak di sektor energi, lingkungan, atau riset dan teknologi.

"Kalau tidak demikian, pimpinan, saya rasa mungkin lebih baik Komisi VII dibubarkan saja, lebih baik kita digabungkan ke komisi lainnya, jadi saya mohon sekali pertimbangannya," kata Dyah dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/5/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X