Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/06/2021, 10:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli biologi molekuler Ahmad Utomo meminta hasil validasi eksternal penggunaan Gadjah Mada Electric Nose Covid-19 atau GeNose C19 segera dipublikasikan.

Jika belum ada publikasi, ia menyarankan agar penggunaan alat tersebut untuk pemeriksaan pelaku perjalanan dihentikan sementara.

"Sebaiknya hasil penelitiannya atau validasi eksternalnya segera dipublikasikan. Kalau ada publikasi, dan menunjukkan hasilnya baik, maka pemakaian GeNose bisa dilanjutkan," kata Ahmad, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Ahli Minta Penggunaan Tes GeNoSe Dihentikan Sementara, Ini Alasannya

Sebaliknya, apabila dalam waktu dekat belum ada publikasi resmi dari tim peneliti, maka sebaiknya syarat bagi pelaku perjalanan kembali menggunakan swab test PCR dan antigen.

Sebab, kata Ahmad, kedua metode tersebut telah sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan memiliki tingkat validasi lebih baik.

Adapun validasi eksternal dilakukan secara independen oleh tim peneliti dari institusi non-UGM dan berlangsung hingga April.

"Sementara itu, sekarang sudah bulan Juni. Dugaan saya sampai sekarang pengumpulan data sudah lebih dari 10.000. Jumlah tersebut sudah cukup untuk memvalidasi," ungkapnya.

Ahmad menyarankan penggunaan GeNose untuk syarat perjalanan dihentikan lebih dahulu. Ia mengatakan, dalam mengembangkan diagnostik Covid-19 harus dicari siapa individu yang benar-benar terpapar.

Ia khawatir dengan tingkat sensivitas GeNose sebelum ada hasil validasinya.

"Mampu atau tidak mendeteksi orang yang membawa virus. Sebab jika digunakan untuk verifikasi syarat perjalanan, maka harus memastikan pelaku perjalanan benar-benar negatif Covid-19. Sehingga sensitivitasnya harus tinggi," tutur dia.

Baca juga: Kompleksnya Protokol Kesehatan di Proyek MRT Bundaran HI-Kota, Wajib Tes GeNose Tiap Hari

Ahmad menjelaskan, validasi independen adalah hal yang jamak dilakukan dalam pengembangan produk hasil penelitian.

Ia mencontohkan saat PT Bio Farma mengembangkan alat tes kit RT-PCR BioCOV-19 juga didahului dengan pengiriman ke beberapa laboratorium untuk diuji.

"Sehingga standar keamanana harus diikuti. Artinya apabila GeNose yang merupakan produk dalam negeri dan aman tentu sangat baik. Sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat," kata Ahmad.

Sebelumnya, pemerintah menggunakan GeNose C19 sebagai alat pemeriksaan Covid-19 bagi pelaku perjalanan berbagai sarana tranpsortasi.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang diterbitkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Salah satu poin aturan dalam SE ini yakni memperbolehkan pelaku perjalanan transportasi udara menggunakan GeNose sebagai alat pemeriksaan sebelum bepergian.

"Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia," dikutip dari SE tersebut.

Selain transportasi udara, penggunaan GeNose juga berlaku untuk untuk pelaku perjalanan transportasi laut, penyeberangan laut, kereta api antarkota, tes acak perjalanan darat menggunakan transportasi umum dan syarat bagi pelaku perjalanan darat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com