Stafsus Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 untuk Penyandang Disabilitas Diprioritaskan

Kompas.com - 22/06/2021, 09:29 WIB
Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIStaf Khusus Presiden Angkie Yudistia di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia meminta pemberian vaksin Covid-19 kepada penyandang disabilitas menjadi prioritas.

"Vaksinasi untuk penyandang disabilitas diprioritaskan, mengingat kelompok rentan ini diprioritaskan agar kesehatannya pulih dan perekonomiannya bisa dibantu dan bangkit kembali," ujar Angkie dalam pertemuannya bersama Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (22/6/2021).

Ia mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/598/2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Baca juga: Staf Khusus Angkie Yudistia Bujuk Jokowi Bentuk Komnas Disabilitas

Dengan adanya surat tersebut diharapkan para kepala daerah dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan memprioritaskan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

"Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 terdapat lebih dari 30 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Oleh karena itu pemberian vaksinasi kepada penyandang disabilitas harus menjadi prioritas," katanya.

Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Bali, Angkie membahas sejumlah hal tentang disabilitas terutama rencana vaksinasi untuk disabilitas, termasuk pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Angkie menambahkan, kunjungan kerja itu merupakan bagian dari sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan berbagai program pemerintah ke daerah.

"Pertemuan hari ini sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Desember 2020 Hari Disabilitas Nasional mengatakan, penyandang disabilitas jangan sampai tertinggal disetiap program pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Sementara itu, Tjokorda mengatakan vaksinasi Covid-19 untuk penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus Pemprov Bali.

Guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk disabilitas, pihaknya bekerja sama dengan komunitas penyandang disabilitas di daerah tersebut.

"Jadi tidak ada warga kami (penyandang disabilitas) yang tidak divaksin. Nah persoalannya kalau belum ada yang divaksin lebih dikarenakan tensinya tinggi atau punya penyakit yang berat," katanya.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X