Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Kompas.com - 21/06/2021, 20:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, dirinya akan mempopulerkan 'Salam Pancasila'.

Hal itu dilakukan demi mengingatkan rakyat Indonesia akan pentingnya nasionalisme dan persatuan bangsa dalam menjaga kemerdekaan.

Megawati bercerita, rencana tersebut berawal sejak dirinya ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Intisari Pancasila adalah kegotongroyongan dari warga bangsa Indonesia. Tujuannya adalah agar Pancasila tidak hanya di mulut masyarakat Indonesia, namun ideologi itu benar-benar hidup di hati dan dilaksanakan," kata Megawati dalam keterangannya, Senin (21/6/2021).

Baca juga: Megawati: Saya Saja Di-lockdown Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Ketua Umum PDI-P itu mengatakan, setelah salam merdeka, sebaiknya dilanjutkan dengan 'Salam Pancasila'.

Megawati menginginkan agar pekik 'Salam Pancasila' menjadi kebiasaan.

"Dulu saya pekikkan 'merdeka', orang menertawakan saya. Katanya, sudah merdeka, kenapa pekik-pekik merdeka? Itu sebenarnya saya lakukan untuk mengingatkan bahwa kita adalah bangsa merdeka. Jangan mau dijajah lagi," ucapnya.

Menurut dia, pekikan 'Salam Pancasila' berguna untuk mengingatkan masyarakat akan jiwa nasionalis yang cinta pada negeri.

"Kalau sekarang, saya mau banyak menyebutkan Salam Pancasila. Saya hendak mempopulerkannya. Karena setelah merdeka, kita punya dasar negara Pancasila. Untuk mengingatkan kita kembali sebagai nasionalis yang cinta pada negara ini," terangnya.

Baca juga: Megawati Resmikan Jalan dan Patung Soekarno di Masohi, Maluku Tengah

Ia menyatakan, gotong royong harus selalu diingat karena tak ada bangsa yang bisa membangun dirinya sendiri.

Megawati mengaku sedih karena masih ada peristiwa di mana masyarakat saling bertempur antar bangsanya sendiri. Ia mencontohkan peristiwa itu terjadi di Timur Tengah.

Dia pun menceritakan pengalamannya saat menjadi Wakil Presiden RI, ketika dirinya harus menangani konflik di berbagai wilayah di Indonesia.

"Saya mungkin satu-satunya perempuan yang pernah naik kapal perang yang hampir 10 hari karena tak boleh tinggal di daratan. Itu karena saya punya dedikasi, tak mau rakyat Indonesia bertempur satu dengan yang lain," cerita dia.

Baca juga: Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Dari cerita tersebut, Megawati mempertanyakan mengapa semua tidak merasakan sisi gotong royong sebagai bagian dari toleransi.

"Mengapa kita tak membumikan bahwa perbedaan agama itu bisa, oleh masing-masing orang, bahwa kepercayaan masing-masing orang itu kan urusan pribadi?," tanya Megawati.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com