Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

Kompas.com - 21/06/2021, 17:36 WIB
Wapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021). Dok. KIP/SetwapresWapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin supaya rencana pembangunan kesejahteraan di Papua tidak dihubungkan dengan soal situasi keamanan di sana.

Hal tersebut disampaikan Wapres menyusul program pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat sebagaimana Instruki Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Wapres berkomitmen, jangan sampai urusan keamanan dihubung-hubungkan dengan pembangunan kesejahteraan Papua," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai pertemuan Wapres dengan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Senin (21/6/2021).

"Urusan penanganan keamanan politik di Papua satu soal, dan urusan pembangunan kesejahteraan usulan lain. Jangan terhambat oleh persoalan-persoalan politik dan keamanan di Papua. Itu prinsipnya," lanjut dia.

Baca juga: Wapres Terima Laporan soal Keamanan Papua dari Menko Polhukam

Dalam waktu dekat, terkait rencana pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut, kata dia, akan segera dilaporkan dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden.

Apabila telah dilaporkan, kata Masduki, maka Wapres pun akan segera berkunjung ke Papua untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di sana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemudian segera bisa membangun dan menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat," kata dia.

Sebelumnya, Wapres juga telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam pembahasan rencana pembangunan kesejahteraan di Papua tersebut.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD, Majelis Rakyat Papua Bahas Pendekatan Kesejahteraan

Kemudian memanggil Menteri Keuangan terkait pendanaan untuk pembangunan di sana.

"Hari ini Wapres memanggil Menteri Bapppenas untuk melakukan koordinasi terkait dengan masalah pembangunan kesejahteraan Papua," kata dia.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, Wapres Ma'ruf sendiri bertanggung jawab mengoordinasikan agar ada langkah-langkah percepatan melakukan hal itu.

Apalagi sejak ditunjuk menjadi ketua selama 6 bulan ini, kinerja Wapres terkait hal tersebut terkendala akibat adanya pandemi Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X