Kompas.com - 21/06/2021, 17:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin supaya rencana pembangunan kesejahteraan di Papua tidak dihubungkan dengan soal situasi keamanan di sana.

Hal tersebut disampaikan Wapres menyusul program pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat sebagaimana Instruki Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Wapres berkomitmen, jangan sampai urusan keamanan dihubung-hubungkan dengan pembangunan kesejahteraan Papua," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai pertemuan Wapres dengan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Senin (21/6/2021).

"Urusan penanganan keamanan politik di Papua satu soal, dan urusan pembangunan kesejahteraan usulan lain. Jangan terhambat oleh persoalan-persoalan politik dan keamanan di Papua. Itu prinsipnya," lanjut dia.

Baca juga: Wapres Terima Laporan soal Keamanan Papua dari Menko Polhukam

Dalam waktu dekat, terkait rencana pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut, kata dia, akan segera dilaporkan dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden.

Apabila telah dilaporkan, kata Masduki, maka Wapres pun akan segera berkunjung ke Papua untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di sana.

"Kemudian segera bisa membangun dan menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat," kata dia.

Sebelumnya, Wapres juga telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam pembahasan rencana pembangunan kesejahteraan di Papua tersebut.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD, Majelis Rakyat Papua Bahas Pendekatan Kesejahteraan

Kemudian memanggil Menteri Keuangan terkait pendanaan untuk pembangunan di sana.

"Hari ini Wapres memanggil Menteri Bapppenas untuk melakukan koordinasi terkait dengan masalah pembangunan kesejahteraan Papua," kata dia.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, Wapres Ma'ruf sendiri bertanggung jawab mengoordinasikan agar ada langkah-langkah percepatan melakukan hal itu.

Apalagi sejak ditunjuk menjadi ketua selama 6 bulan ini, kinerja Wapres terkait hal tersebut terkendala akibat adanya pandemi Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.