Kompas.com - 21/06/2021, 16:41 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. HandoutWakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem Lestari Moerdijat mengatakan, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut 74 persen responden sepakat bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghendaki adanya perubahan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Artinya, ia menegaskan, publik tak menghendaki apabila sistem pemilihan presiden diubah dan diserahkan kembali ke MPR.

"Kita melihat bahwa survei ini menunjukkan sebetulnya publik tidak menghendaki adanya perubahan-perubahan, termasuk di dalamnya tidak menghendaki adanya amandemen," kata Lestari dalam diskusi virtual konferensi pers SMRC: Sikap Publik Indonesia terhadap Amandemen UUD 1945, Minggu (20/6/2021).

Justru Lestari melihat bahwa publik ingin sistem presidensial yang ada saat ini dikuatkan.

Baca juga: Amandemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya

"Terbukti dari jawaban-jawaban bahwa seyogyanya tidak ada perubahan sama sekali di dalam sistem pemilihan presiden," ujarnya.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, sistem ketatanegaraan Indonesia tetap memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan perubahan UUD 1945 apabila diperlukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski menyadari adanya peluang perubahan, Lestari menekankan pada kapan perubahan itu dilakukan dan apa hal mendasarnya sehingga harus mengubah UUD 1945.

"Sistem ketatanegaraan kita memang memberikan ruang dan peluang bagi kita untuk melakukan perubahan melihat apabila memang diperlukan. Itu ada, ruang-ruang itu ada, secara tata negara memang dibolehkan itu. Hanya catatannya sekarang, kapan kita perlu lakukan? Dan apa yang harus menjadi dasar kita? Dan kalau kita mau melakukan, apa saja yang harus kita lakukan," ucapnya.

Untuk itu, menurutnya perubahan UUD 1945 membutuhkan kajian akademis secara menyeluruh yang melibatkan semua pihak.

Baca juga: Isu Jabatan Presiden 3 Periode, Mahfud: Jokowi Tak Setuju Amendemen Lagi

Lestari menegaskan bahwa Partai Nasdem menilai usulan perubahan itu harus dikaji lebih dalam dan menyeluruh satu per satu urgensinya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Nasional
Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Nasional
MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

Nasional
Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Nasional
Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Petugas Tracer Kontak Erat Jadi Garda Terdepan Putus Rantai Penularan Covid-19

Panglima TNI: Petugas Tracer Kontak Erat Jadi Garda Terdepan Putus Rantai Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X