Kompas.com - 21/06/2021, 16:05 WIB
Satgas COVID-19 menjaga portal saat lockdown PPKM Mikro di RT 03 RW 06 Desa Balamoa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (18/6/2021). Sejak dua hari terakhir, desa tersebut melakukan karantina wilayah menyusul adanya 14 warga positif COVID-19 dari klaster hajatan dan satu diantaranya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/rwa. ANTARA FOTO/Oky LukmansyahSatgas COVID-19 menjaga portal saat lockdown PPKM Mikro di RT 03 RW 06 Desa Balamoa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (18/6/2021). Sejak dua hari terakhir, desa tersebut melakukan karantina wilayah menyusul adanya 14 warga positif COVID-19 dari klaster hajatan dan satu diantaranya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.comEpidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono menilai pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro tidak mempan untuk menangani lonjakan kasus Covid-19.

Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan kasus harian Covid-19 di Indonesia kian meningkat.

“Semuanya masih imbauan, itu menurut saya tidak mempan,” kata Tri saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Menurut dia, sistem sosial distancing berupa imbauan melalui pengetatan PPKM mikro yang diterapkan saat ini masih masuk dalam katagori yang ringan.

Seharusnya, pemerintah membuat peraturan berserta sanksi yang tegas dalam rangka penerapan sosial distancing di masyarakat.

Sebab, menurut Tri, saat ini masyarakat sudah banyak yang tidak disiplin protokol kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tri menyebut, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pemerintah merupakan penanggung jawab dalam suatu negara apabila terjadi suatu wabah penyakit.

Baca juga: Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Oleh karena itu, pemerintah diminta membuat peraturan yang tegas dalam rangka menghentikan laju penyebaran Covid-19.

“Tanggung jawabnya seperti apa? Kalau rakyatnya nggak bisa diimbau, ya dibuat peraturannya,” tutur dia.

Lebih lanjut, Tri menyoroti sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Ia menilai, sanksi dalam peraturan daerah untuk pelanggar protokol kesehatan masih kecil.

Ia menyarankan sebaiknya adanya aturan pemerintah terkait sanksi berat yang memberi efek jera kepada masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan.

“Dari 34 provinsi, kemudian itu juga perdanya masih tumpul. Dendanya masih kecil. Kalau di Singapura aja dendanya 3.000.000, kalau di Malaysia dendanya 2.000.000. Jadi di kita becanda banget, dendanya 250 (ribu), dendanya 150 (ribu), ya Allah, bagaiamana masyarakat mau patuh,” ungkap Tri.

Selain itu, Tri juga menyarankan seharusnya perkantoran membuat surat tugas kepada para pekerjanya yang harus bekerja dari kantor.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Pengusaha Pasrah Pemerintah Perketat PPKM Hingga Lockdown


Ia menilai setiap masyarakat di Indonesia yang terpaksa bekerja ke kantor harus membawa surat tugas resmi.

“Karena sosial distancing ini masih ringan. Yang harus dilakukan adalah naikkan ke sedang. Semua yang pergi bekerja harus pakai surat tugas, mau yang jaga toko kek, mau sektor formal atau informal harus pake surat tugas,” kata dia.

"Ya kalau level sedang itu pakai surat tugas ya. Kalau beratnya lockdown. Begitu, namanya sosial distancing," imbuh Tri.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, termasuk Indonesia

Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, termasuk Indonesia

Nasional
Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Nasional
RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

Nasional
Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Nasional
Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Nasional
Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Nasional
Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis 'E-voting' di Tingkat Desa

Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis "E-voting" di Tingkat Desa

Nasional
Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Nasional
Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Nasional
Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

Nasional
Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Diharapkan Jadi Episentrum Baru Pembangunan Pemenuhan Hak Perempuan-Anak

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Diharapkan Jadi Episentrum Baru Pembangunan Pemenuhan Hak Perempuan-Anak

Nasional
Kemendes PDTT: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percepat Pencapaian SDGs Desa

Kemendes PDTT: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percepat Pencapaian SDGs Desa

Nasional
Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.