Kompas.com - 21/06/2021, 15:53 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih berada dalam tahap penyusunan di Baleg DPR.

Willy menjelaskan, dalam tahap penyusunan ini, Baleg DPR akan menyerap aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) agar RUU PKS dapat disusun secara komprehensif.

"Kita masih belanja masalah lah, sehingga dalam proses penyusunannya benar-benar menjadi komprehensif, tidak hanya mewakili sekelompok orang," kata Willy saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Willy menuturkan, sejauh ini Baleg DPR telah mengundang sejumlah pihak yang mendukung pengesahan RUU PKS untuk mengikuti RDPU, antara lain Komnas Perempuan serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

Sedangkan, Baleg rencananya juga akan mengundang pihak-pihak yang kontra terhadap RUU PKS dalam waktu dekat.

Baca juga: Dugaan Pelecehan Seksual Gofar Hilman, Posko Aduan Terima 8 Laporan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah cuma karena masalah pandemi ini, ada pembatasan, mungkin kita akan schedule ulang, kita undang pihak-pihak yang kontra itu untuk (memberi) masukan," ujar politikus Partai Nasdem itu.

Dengan mendengar aspirasi dari pihak yang pro dan kontra, Willy berharap RUU PKS yang disusun nantinya dapat menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual.

Ia mengakui, draf RUU PKS yang beredar sebelumnya telah memantik kontroversi karena ada anggapan oleh sejumlah pihak bahwa RUU PKS adalah RUU yang sekuler dan liberal.

"Ini adalah ruang dan momentum untuk kita melakukan dialog, ini perbedaan perspektifnya kan boleh dibilang benar-benar diametral, gitu, jadi sekarang prosesnya masih RDPU dengan beberapa pihak," ujar Willy.

Desakan agar RUU PKS segera disahkan kembali muncul setelah mencuatnya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyiar radio Gofar Hilman.

Baca juga: LPSK Siap Berikan Perlindungan Korban Dugaan Pelecehan Gofar Hilman

Artis musik dan aktivis Melanie Subono mengatakan, kasus itu merupakan alarm agar RUU PKS disahkan supaya korban dapat melawan pelaku kekerasan seksual secara hukum.

"Makanya sahkan RUU Kekerasan Seksual. Bahkan yang sudah diperkosa pun enggak bisa mengumpulkan bukti segala macam tetap saja enggak bisa melawan karena UU kita enggak kuat," tutur Melanie.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X