JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X Syaiful Huda mengkritik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang dinilai hanya mengimbau tanpa melihat realita yang ada di lapangan, terkhusus mengenai rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli 2021.
Menurutnya, Kemendikbud Ristek lebih banyak mengimbau dan sosialisasi terkait PTM terbatas, tetapi persyaratan mutlak utama yaitu vaksinasi guru dan tenaga pendidik masih jauh dari sasaran.
"Imbauan Kemendikbud Ristek itu kadang enggak relevan dengan capaian vaksinasi guru dan tenaga pendidikan," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/6/2021).
Tak sekadar berbicara, Huda mengungkap alasan mengapa dirinya mengkritik Kemendikbud Ristek terkait vaksinasi guru dan tenaga pendidik.
Sebab, ia melihat saat ini progres vaksinasi terhadap dua kelompok itu masih jauh dari target, sedangkan sosialisasi PTM terbatas terus dilakukan.
"Saya menyayangkan bagaimana soal vaksinasi guru dan tenaga pendidik, belum terpenuhi. Itu baru 1,5 juta dari 5,6 juta targetnya. Padahal, vaksinasi guru dan tenaga pendidik itu menjadi syarat mutlak diadakan PTM terbatas," jelasnya.
Angka capaian vaksinasi tersebut, menurut Huda belum sampai 50 persen dari target guru dan tenaga pendidik yang ingin divaksinasi.
Ia mengatakan, jika melihat angka itu, artinya progres vaksinasi guru dan tenaga pendidik baru mencapai 20 persen.
"Jadi, ini melenceng dari target sebenarnya. Imbauan Kemendikbud Ristek untuk kekeuh buka PTM itu enggak relevan dengan progres vaksinasi guru dan tenaga pendidik yang baru mencapai 20 persen," tegas Huda.
Berkaca dari kendala-kendala itu, politisi PKB ini pun pesimistis PTM terbatas secara masif akan dilakukan.
Ia sendiri menyarankan agar PTM terbatas sebaiknya ditunda sementara waktu, mengingat adanya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.
"Saya kira, apakah tetap terjadi PTM secara masif dan serentak? Jawabannya hampir pasti tidak. Karena vaksinasi saja baru mencapai 1,5 juta guru dan tenaga pendidik," tutur Huda.
Diketahui bersama, pemerintah melalui Kemendikbud Ristek membuka opsi PTM terbatas yang akan diselenggarakan mulai Juli 2021.
Namun, belakangan kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat pasca-liburan Lebaran 2021.
Hal ini memunculkan desakan sejumlah pihak untuk menunda penyelenggaraan PTM terbatas agar penularan virus corona tidak terjadi di lingkungan sekolah.
Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyebutkan, pemerintah daerah (pemda) menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas akan ditunda.
"Pengecualiannya adalah jika pemda setempat memberlakukan PPKM, maka PTM terbatas ditunda," kata Nadiem dalam siaran persnya, Jumat (18/6/2021).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.