Kompas.com - 21/06/2021, 15:14 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengajukkan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun permohonan uji materi tersebut didaftarkan pada Minggu, (20/6/2021) secara daring dan teregistrasi dengan Nomor 25/PAN.Online/2021.

"Pengujian Undang-Undang Minerba ini adalah satu gagasan yang memang sudah cukup lama direncanakan, dirancang oleh kawan-kawan masyarakat sipil," kata Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI Arip Yogiawan dalam konferensi persnya, Senin (21/6/2021).

Baca juga: MK Tolak Uji Materi Pemprov Babel soal UU Minerba

Salah satu perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil yakni Lasma menjelaskan, ada empat kelompok besar pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh MK.

Kelompok pertama adalah, pasal terkait perubahan kewenangan daerah yang berpindah kepada pusat yang dinilai menghambat akses masyarakat di daerah yang berhadapan langsung dengan kegiatan-kegiatan pertambangan.

Kemudian, pasal terkait jaminan yang diberikan UU bahwa ketika suatu wilayah sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, dijamin untuk terus menjadi wilayah pertambangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Padahal kita tahu suatu wilayah itu pasti akan ada perubahan apalagi itu pernah digunakan untuk kegiatan pertambangan pasti akan ada kerusakan," ujar Lasma.

"Ketika ada kerusakan sebenarnya daya tampung dan daya dukung lingkungannya akan berubah," lanjut dia.

Berikutnya terkait pasal pidana yang terus digunakan untuk mengkriminalisasi warga menolak kegiatan pertambangan.

Baca juga: Uji Materi UU Minerba yang Diajukan Pemprov Babel Ditolak MK, Ini Alasannya

Terakhir tentang pasal yang mengatur tentang jaminan otomatis kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Di isini problem karena tidak ada proses evaluasi dan itu negara justru memberikan jaminan supaya PKB2B ini lanjut tapi dalam bentuk IUPK," ungkapnya.

Oleh karena itu, dalam petitum Koalisi Masyarakat Sipil meminta Mahkamah untuk menyatakan pasal yang diajukan permohonan uji materi bertentangan dengan UU Dasar 1945 baik secara bersyarat ataupun tidak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Bukannya Saya Menakut-nakuti, WHO Pun Belum Bisa Prediksi Selesainya Pandemi

Jokowi: Bukannya Saya Menakut-nakuti, WHO Pun Belum Bisa Prediksi Selesainya Pandemi

Nasional
DPR Diminta Lebih Peka dan Berempati terhadap Kondisi Masyarakat

DPR Diminta Lebih Peka dan Berempati terhadap Kondisi Masyarakat

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Transaksi Keuangan PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Transaksi Keuangan PT Adonara Propertindo

Nasional
Wapres Minta Kebijakan Isolasi Terpusat Pemprov Bali Lebih Diefektifkan

Wapres Minta Kebijakan Isolasi Terpusat Pemprov Bali Lebih Diefektifkan

Nasional
UPDATE: Total 5.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Mauritius, Senegal dan Venezuela

UPDATE: Total 5.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Mauritius, Senegal dan Venezuela

Nasional
Jokowi: Dulu Kasus Covid-19 Mulai Turun dan Ekonomi Naik, Kemudian Muncul Varian Delta...

Jokowi: Dulu Kasus Covid-19 Mulai Turun dan Ekonomi Naik, Kemudian Muncul Varian Delta...

Nasional
Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Nasional
Tingginya Angka Kematian Covid-19 RI: 14 Hari Selalu Lewati 1.000, Pernah Capai 2.069

Tingginya Angka Kematian Covid-19 RI: 14 Hari Selalu Lewati 1.000, Pernah Capai 2.069

Nasional
Jokowi: Saya Masuk Kampung, Semua Menjerit Minta PPKM Darurat Dibuka

Jokowi: Saya Masuk Kampung, Semua Menjerit Minta PPKM Darurat Dibuka

Nasional
Bali Jadi Destinasi Wisata, Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Segera Capai Herd Immunity

Bali Jadi Destinasi Wisata, Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Segera Capai Herd Immunity

Nasional
4 Cara Asyik Dukung Atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020

4 Cara Asyik Dukung Atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020

Nasional
Kapolri Ingatkan Pedagang Pasar Disiplin Prokes selama PPKM

Kapolri Ingatkan Pedagang Pasar Disiplin Prokes selama PPKM

Nasional
Cerita Mahfud MD soal SBY yang Selalu Mengajak Berdoa...

Cerita Mahfud MD soal SBY yang Selalu Mengajak Berdoa...

Nasional
Komisi IX: Penanganan Pandemi Tak Efektif Tanpa Peningkatan Testing dan Tracing

Komisi IX: Penanganan Pandemi Tak Efektif Tanpa Peningkatan Testing dan Tracing

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Meningkat, Satgas Covid-19 Nyatakan Butuh Tenaga Relawan Pemulasaraan Jenazah

Angka Kematian Covid-19 Meningkat, Satgas Covid-19 Nyatakan Butuh Tenaga Relawan Pemulasaraan Jenazah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X