Kompas.com - 21/06/2021, 12:50 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan, ide perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode merupakan ide yang berbahaya.

"Ide tiga periode berbahaya, ide tiga periode melemahkan demokrasi, dan ide tiga periode bertentangan dengan nilai reformasi," kata Mardani saat dihubungi, Senin (21/6/2021).

Mardani pun menyebut ada tiga alasan mengapa ide perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode harus ditolak.

Baca juga: Soal Presiden 3 Periode, Wakil Ketua DPR: Tak Urgen, yang Mendesak Tekan Kasus Covid-19

Pertama, Mardani mengingatkan bahwa semakin lama seseorang berkuasa, potensi penyimpangan dapat semakin terbuka.

"Yang pertama, karat kekuasaan sangat berbahaya, makin lama makin besar karatnya, power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang," ujar dia.

Kedua, ide tersebut dapat menutup pintu bagi terjadinya sirkulasi atau pergantian kekuasaan, dalam hal ini pergantian presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bohong kalau mengatakan cuma Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) yang mampu memimpin karena itu perlu tiga periode, ada banyak yang lain," kata dia.

Mardani pun mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang telah tegas menolak wacana tersebut.

Namun, menurut Mardani, Jokowi mesti lebih keras lagi dalam menentang wacana presiden tiga periode.

Ia melanjutkan, munculnya isu presiden tiga periode juga dapat menciptakan ruang publik yang tidak sehat.

"Akan banyak buzzer yang terus memuja-memuji yang ingin dijadikan tiga periode, dan menekan mereka yang kritis. Dan untuk itu tolak tiga periode, cukup 2 periode," kata dia.

Isu perubahan masa jabatan 3 periode kembali muncul setelah adanya komunitas relawan bernama Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 yang menginginkan Jokowi dan Prabowo Subianto berpasangan dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Menilik Lagi Pernyataan Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode yang Menampar Mukanya

Sekretaris Jenderal Jok-Pro 2024 Timothy Ivan Triyono mengatakan, komunitas ini terbentuk untuk mencegah polarisasi ekstrem di Indonesia pasca-pilpres sebelumnya.

Menurut Ivan, untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali di Pilpres selanjutnya, maka komunitas menginginkan Jokowi Prabowo maju berpasangan dalam Pilpres 2024.

"Dan memang sepertinya Jok-Pro itu sangat efisien untuk mencegah polarisasi ekstrim di Indonesia. Alasan utamanya adalah kami lelah dengan adanya Cebong dan Kampret. Kami lelah dengan adanya pembelahan di masyarakat," kata Ivan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Usulkan Perlunya Protokol Kesehatan Global selama Pandemi Covid-19

Jokowi Usulkan Perlunya Protokol Kesehatan Global selama Pandemi Covid-19

Nasional
Amnesty Desak Kepolisian Tak Tindaklanjuti Laporan Luhut Terhadap Haris dan Fatia

Amnesty Desak Kepolisian Tak Tindaklanjuti Laporan Luhut Terhadap Haris dan Fatia

Nasional
Berbicara di Sidang PBB, Jokowi Klaim Deforestasi di Indonesia Menurun Signifikan

Berbicara di Sidang PBB, Jokowi Klaim Deforestasi di Indonesia Menurun Signifikan

Nasional
Tiba di BBJ, Wapres Tinjau Vaksinasi Covid-19 yang Digelar KG dan Dewan Pers

Tiba di BBJ, Wapres Tinjau Vaksinasi Covid-19 yang Digelar KG dan Dewan Pers

Nasional
Menkes Sebut RI Sambut Baik Ajakan Joe Biden Terkait Penanganan Covid-19

Menkes Sebut RI Sambut Baik Ajakan Joe Biden Terkait Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Alex Noerdin Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi dalam Sepekan

Saat Alex Noerdin Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi dalam Sepekan

Nasional
Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Nasional
Jokowi Sambut Baik Ajakan Joe Biden Bangun Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi Sambut Baik Ajakan Joe Biden Bangun Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Profil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Jadi Tersangka KPK, Ini Profil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Nasional
Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Nasional
Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Nasional
Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.