Ketua DPP PKS Nilai Wacana Presiden 3 Periode sebagai "Ide Berbahaya"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan, ide perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode merupakan ide yang berbahaya.

"Ide tiga periode berbahaya, ide tiga periode melemahkan demokrasi, dan ide tiga periode bertentangan dengan nilai reformasi," kata Mardani saat dihubungi, Senin (21/6/2021).

Mardani pun menyebut ada tiga alasan mengapa ide perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode harus ditolak.

Baca juga: Soal Presiden 3 Periode, Wakil Ketua DPR: Tak Urgen, yang Mendesak Tekan Kasus Covid-19

Pertama, Mardani mengingatkan bahwa semakin lama seseorang berkuasa, potensi penyimpangan dapat semakin terbuka.

"Yang pertama, karat kekuasaan sangat berbahaya, makin lama makin besar karatnya, power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang," ujar dia.

Kedua, ide tersebut dapat menutup pintu bagi terjadinya sirkulasi atau pergantian kekuasaan, dalam hal ini pergantian presiden.

"Bohong kalau mengatakan cuma Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) yang mampu memimpin karena itu perlu tiga periode, ada banyak yang lain," kata dia.

Mardani pun mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang telah tegas menolak wacana tersebut.

Namun, menurut Mardani, Jokowi mesti lebih keras lagi dalam menentang wacana presiden tiga periode.

Ia melanjutkan, munculnya isu presiden tiga periode juga dapat menciptakan ruang publik yang tidak sehat.

"Akan banyak buzzer yang terus memuja-memuji yang ingin dijadikan tiga periode, dan menekan mereka yang kritis. Dan untuk itu tolak tiga periode, cukup 2 periode," kata dia.

Isu perubahan masa jabatan 3 periode kembali muncul setelah adanya komunitas relawan bernama Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 yang menginginkan Jokowi dan Prabowo Subianto berpasangan dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Menilik Lagi Pernyataan Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode yang Menampar Mukanya

Sekretaris Jenderal Jok-Pro 2024 Timothy Ivan Triyono mengatakan, komunitas ini terbentuk untuk mencegah polarisasi ekstrem di Indonesia pasca-pilpres sebelumnya.

Menurut Ivan, untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali di Pilpres selanjutnya, maka komunitas menginginkan Jokowi Prabowo maju berpasangan dalam Pilpres 2024.

"Dan memang sepertinya Jok-Pro itu sangat efisien untuk mencegah polarisasi ekstrim di Indonesia. Alasan utamanya adalah kami lelah dengan adanya Cebong dan Kampret. Kami lelah dengan adanya pembelahan di masyarakat," kata Ivan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).