Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Perubahan UUD 1945 dan Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, mayoritas masyarakat setuju bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah rumusan terbaik bagi Indonesia.

Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando mengatakan, sebanyak 68,2 responden memandang UUD 1945 dan Pancasila adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diganti dengan alasan apa pun.

Kemudian, 15,2 persen mengatakan setuju Pancasila dan UUD 1945 paling pas dengan kehidupan Indonesia yang lebih baik, meskipun buatan manusia dan mungkin ada kekurangan.

"Masyarakat mayoritas tidak menghendaki perubahan Pancasila dan UUD 1945. Jadi kalau memang ada isu-isu semacam ini, ini merupakan aspirasi elite daripada masyarakat," ujar Ade dalam survei rilis bertajuk Sikap Publik Indonesia terhadap Amandemen UUD 1945, secara daring, Minggu (20/6/2021).

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Sementara itu, kata Ade mengatakan, hanya 2,2 persen responden yang menyatakan beberapa sila dalam Pancasila perlu diubah.

Kemudian sebanyak 4,8 persen masyarakat yang menganggap Pancasila dan UUD 1945 perlu diubah.

"Dengan kata lain 84 persenan itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak perlu dan tidak boleh diubah," kata dia.

"Jadi persentase yang menggangap Pancasila dan UUD 1945 perlu diubah, sangat kecil," lanjut Ade.

Populasi survei SMRC ini dipilih secara random (multistage random sampling) kepada 1.220 responden dengan responses rate 88 persen atau sebanyak 1.072.

Kemudian margin of error atas survei tersebut adalah 3,05 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Para responden survei diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah terlatih pada periode 21-28 Mei 2021.

Baca juga: Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Adapun MPR tengah membahas wacana amendemen UUD 1945 mengenai penerapan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman jalannya pembangunan nasional.

Sebab, MPR merasa pembangunan pasca-reformasi kehilangan arah dengan ditiadakannya GBHN akibat amendemen ketiga UUD 1945.

Amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghidupkan kembali haluan negara merupakan salah satu rekomendasi anggota MPR periode 2009-2014.

Namun wacana itu dikhawatirkan akan menjadi bola liar. Rencana amendemen kembali mencuat setelah PDI Perjuangan menyatakan dukungan untuk Bambang Soesatyo duduk di kursi Ketua MPR RI 2019-2024.

Dukungan PDI-P kepada Bambang bukan tanpa syarat. Satu dari lima syarat yang disampaikan, PDI-P meminta Bambang mendukung kelanjutan rencana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Haluan Negara melalui Ketetapan MPR.

Sebelum menjadi Ketua MPR, Bambang pernah mengusulkan agar pemilihan presiden kembali digelar secara tak langsung. Artinya, presiden dipilih oleh MPR seperti pada Pemilu 1999.

Salah satu alasan yang bisa merealisasikan presiden dipilih MPR adalah kerumitan dalam pelaksanaan Pilpres 2019 yang juga mengakibatkan polarisasi tajam di masyarakat.

Kemudian, saat menyampaikan pidato pertamanya sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, Bambang Soesatyo sempat menyinggung soal kebutuhan amendemen UUD 1945.