Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi meminta keseriusan dan ketegasan pemerintah untuk mengoordinasikan pola penanganan Covid-19 di setiap daerah.

Menurut dia, sebaiknya kebijakan setiap daerah disamakan agar tidak muncul asumsi bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak berkoordinasi dalam membuat kebijakan.

"Seperti DIY mewacanakan lockdown, di daerah lain PSBB, ada juga PPKM. Hal ini jika dibiarkan akan terlihat seolah-olah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (21/6/2021).

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Kemudian, Awiek juga berharap semua daerah melakukan sosialisasi yang baik terkait penanganan kasus Covid-19.

Ia secara khusus meminta semua kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa harus dihentikan.

"Larangan kegiatan yang sifatnya berkerumun harus benar-benar di-stop untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," tutur Awiek.

Lebih lanjut, Awiek mengingatkan pemerintah untuk kembali menerapkan kebijakan work from home (WFH) di masa lonjakan kasus Covid-19.

Sebab, kata dia, mobilitas masyarakat berdampak besar terhadap penyebaran Covid-19.

"Ada baiknya dihidupkan kembali kebijakan WFH untuk semua perkantoran, khususnya instansi pemerintahan secara ketat selama 14 hari ke depan," ujar Awiek.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Diketahui, dalam beberapa waktu belakangan ini penambahan kasus harian Covid-19 mengalami lonjakan.

Bahkan, pada Minggu (20/6/2021) kemarin terdapat 13.737 kasus baru Covid-19 dalam kurun wakru 24 jam terakhir.

Hal itu menyebabkan kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 1.989.909 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Kamar Isolasi Graha Wisata TMII Kemungkinan Penuh Hari Ini, Pasien Covid-19 Akan Diarahkan ke Tempat Lain

Inisiator koalisi masyarakat sipil Lapor Covid-19, Ahmad Arif, menilai situasi pandemi Covid-19 yang mengalami lonjakan ini disebabkan inkonsistensi kebijakan pemerintah selama 15 bulan ini.

Menurut Arif, narasi kebijakan yang disampaikan satu kementerian dengan kementerian lainnya bisa berbeda-beda dan kerap bertolak belakang.

"Situasi ini adalah cermin dari inkonsitensi kebijakan pandemi yang dilakukan pemerintah. Misal, satu kementerian mempromosikan pembatasan dan protokol kesehatan, tapi kementerian lain mendorong mobilitas," kata Arif dalam konferensi pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' yang diselenggarakan secara daring, Minggu (20/6/2021).