DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Kompas.com - 21/06/2021, 09:52 WIB
Sejumlah kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (6/6/2021) Kompas.com/ Imam RosidinSejumlah kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (6/6/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mencatat ada 42 kecelakaan di laut pada periode Desember 2020 hingga Juni 2021. Akibatnya, 83 nelayan hilang.

Koordinator Nasional DFW Indonesia Mohammad Abdi Suhufan menuturkan, mayoritas kecelakaan dialami perahu nelayan ukuran di bawah 10 gross tonnage (GT) atau tonase kotor.

"Dari 42 insiden tersebut, kami mencatat 142 orang korban dengan rincian 83 hilang, 14 meninggal dan 42 selamat. Rata-rata dalam satu bulan tujuh kejadian dialami nelayan dan pasti memakan korban," ujar Abdi dalam keterangan tertulis, Minggu (20/6/2021).

Baca juga: Perahunya Terbalik di Tengah Laut, Nelayan Ini Selamat berkat Minta Tolong di Medsos

Menurut Abdi, banyaknya insiden yang dialami kapal nelayan ini mengindikasikan tingginya tingkat kerentanan nelayan ketika mencari nafkah.

Sebab, mereka bekerja tanpa perlindungan diri, minim sarana keselamatan, dan beberapa di antaranya bekerja tanpa asuransi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Abdi mengatakan, minimnya asuransi tak lepas dari kondisi pengurusan yang sarat birokrasi dan prosedural. Sehingga hal itu sulit diakses bagi setiap nelayan untuk mendapatkan asuransi.

"Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, yang dikuatkan dengan PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Belum optimal dilaksanakan," kata Abdi.

Baca juga: Menteri Trenggono Optimistis KKP Bisa Tingkatkan Nilai Tukar Nelayan

Abdi mengungkapkan, hingga kini banyak nelayan yang justru belum mengetahui adanya program asuransi yang telah diatur dalam ketentuan tersebut.

Penyebabnya karena minim sosialisasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah dan perusahaan penyelenggara asuransi kepada segmen nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK).

"Kami menemukan nelayan Wakatobi bernama Kasir saat ini terbaring lumpuh tidak berdaya, dan tidak ada peluang mendapat pertolongan karena program asuransi yang mestinya dia bisa akses di KKP terbentur masalah administrasi," ucap Abdi.

Ia menambahkan, saat ini perlu ada terobosan dalam implementasi program asuransi dari KKP maupun perusahaan penyelenggara asuransi.

"Penyelenggara asuransi perlu melakukan kerja sama dengan HNSI atau serikat pekerja perikanan untuk meningkatkan jangkauan kepesertaan asuransi bagi nelayan dan ABK terutama di wilayah dan sentra nelayan dilokasi terpencil," imbuh Abdi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X