Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Kompas.com - 20/06/2021, 18:44 WIB
Ali Mochtar Ngabalin di di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Rabu (25/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ali Mochtar Ngabalin di di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Rabu (25/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, hal yang normal apabila saat ini banyak desakan agar pemerintah memberlakukan karantina wilayah total atau lockdown menyusul lonjakan kasus Covid-19.

Menurut Ngabalin, dalam memutuskan kebijakan terkait pandemi Covid-19, Pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan khusus.

Apalagi, saat ini, pemerintah sudah memiliki pengalaman soal penanganan pandemi. Itu karena pagebluk sudah berlangsung lebih dari satu tahun.

"Normal saja, tingkat kekhawatiran pihak-pihak yang mengusulkan untuk lockdown normal saja. Tapi kita kan sudah punya pengalaman," kata Ngabalin kepada Kompas.com, Minggu (20/6/2021).

Baca juga: Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Ngabalin mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 saat ini tidak sedahsyat awal-awal pandemi berlangsung.

Saat awal pandemi, kata dia, pemerintah tidak memiliki pengalaman dan masih meraba mekanisme penanganan yang tepat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi Bapak Presiden dengan tepat memilih untuk tidak melaksanakan lockdown tetapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," kata dia.

Ngabalin menuturkan, dengan kondisi saat ini, siapa pun bisa mengusulkan agar pemerintah memberlakukan lockdown. Namun, usulan tersebut tak lantas diterapkan pemerintah. 

Ngabalin memastikan, dalam mengeluarkan kebijakan terkait pandemi Covid-19, Presiden tidak berdiri sendiri. Jokowi, kata dia, pasti mengundang banyak ahali untuk berdiskusi. 

"Beliau selalu meminta pandangan, masukan, diskusi dengan para epidemiologi sehingga beliau mengerti untuk mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan orang banyak," kata dia.

Baca juga: Wacana Lockdown Jakarta di Tengah Lonjakan Covid-19, Apa Konsekuensinya?

Lebih lanjut Ngabalin mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 juga merupakan bukti bahwa masyarakat tidak mematuhi imbauan atau instruksi pemerintah.

Padahal, kata dia, pemerintah telah berulang kali mengingatkan seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah pun melarang masyarakat mudik saat Lebaran untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Tapi masih saja terus menerus seperti ini. Inilah akibat yang harus ditanggung. Ini tidak bisa cuma pemerintah harus tanggung bersama-sama," kata dia.

"Ini fakta yang berulang-ulang diingatkan, berbusa-busa mulutnya Presiden mengingatkan," ucap Ngabalin.

Usulan lockdown disampaikan sejumlah pihak. Salah satunya, Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia (IAKMI). 

Dewab Pakar IAKMI Hermawan Saputra meminta pemerintah untuk berani menentukan langkah radikal mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.

Baca juga: Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Hermawan menyatakan ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional. Kedua, lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Hermawan dalam konferensi pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' yang diselenggarakan secara daring, Minggu (20/6/2021).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Nasional
KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

Nasional
Berkisar Rp 100 Juta hingga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Berkisar Rp 100 Juta hingga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Nasional
Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Nasional
Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.