Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyayangkan munculnya dukungan terhadap Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digagas sebuah komunitas relawan.

Sebab, ia menilai bahwa dukungan itu seolah Indonesia tidak akan dapat maju dan lebih baik jika tanpa kedua tokoh tersebut.

"Indonesia bukan hanya Jokowi dan Prabowo semata-mata. Seakan-akan tanpa Jokowi dan Prabowo, Indonesia tidak akan bisa maju dan menjadi lebih baik," kata Herzaky dalam keterangannya kepada Kompas.com, Sabtu (19/6/2021).

Ia melanjutkan dengan menyentil keadaan yang terjadi pada Pilpres 2014 kala itu memunculkan dua nama saling bersaing yaitu Jokowi dan Prabowo.

Baca juga: Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Dari kontestasi itu, menurut Herzaky, justru persaingan antara keduanya malah membelah masyarakat.

"Memunculkan polarisasi dan luka mendalam di masyarakat, yang belum pernah kita alami di era-era sebelumnya," nilai Herzaky.

Oleh karena itu, Juru Bicara Partai Demokrat ini memprediksi jika kemudian Indonesia menyerahkan nasib bangsa kepada keduanya, maka Indonesia seakan berhenti bergerak dan tak ada lagi kemajuan sejak 2014.

Baca juga: Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Padahal, lanjutnya, sudah ada beberapa calon pemimpin terbaik di seluruh Indonesia yang bermunculan.

"Ada Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dari deretan kepala daerah yang berprestasi. Lalu Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan, dan Ketua Umum kami, Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dari deretan pemimpin partai politik misalnya," jelas dia.

Ia melanjutkan, berbagai survei juga telah mengkonfirmasi keinginan rakyat Indonesia untuk mendapatkan pemimpin baru di 2024 dan menolak keras wacana tiga periode.

Menurut Partai Demokrat, Presiden Jokowi telah mendapatkan kesempatan selama dua periode sesuai dengan amanah konstitusi.

Oleh karena itu, Partai Demokrat memilih untuk mendoakan dan mendukung Jokowi menuntaskan masa jabatannya hingga 2024.

"Kita doakan dan kita dukung beliau agar dapat menuntaskan tanggung jawabnya dengan baik sampai dengan 2024," ucapnya.

Di sisi lain, Partai Demokrat juga menyadari bahwa Presiden Jokowi telah berulang kali menolak adanya rencana tiga periode masa jabatan presiden.

"Tentunya penolakan beliau ini bukan basa-basi apalagi lip service belaka. Janganlah beliau kemudian dijebak, dipancing-pancing, untuk mengamputasi demokrasi kita dan menghancurkan cita-cita reformasi," tutur Herzaky.

Baca juga: Peluang Koalisi PDI-P-Gerindra pada 2024 Makin Kuat, Opsi Jokowi-Prabowo atau Prabowo-Puan?

Lebih lanjut, Partai Demokrat menyampaikan pesan kepada pengusung wacana tiga periode itu bahwa Presiden Jokowi tentu ingin dikenang sebagai pemimpin demokratis.

Herzaky pun mengambil contoh yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurutnya merupakan pemimpin demokratis begitu selesai masa jabatannya.

Ia mengingatkan semua pihak terkait wacana tiga periode yang akan membawa Indonesia kembali ke masa kelam seperti masa Orde Baru.

"Janganlah buat Indonesia mundur puluhan tahun dengan memaksakan rencana presiden tiga periode," tutur dia.

Oleh karena itu, Herzaky menyarankan agar lebih baik relawan Jok-Pro 2024 membentuk relawan melawan Covid-19.

Menurutnya, pembentukan relawan tersebut lebih baik guna membantu rakyat yang sedang susah menghadapi pandemi.

"Stoplah bermanuver politik, fokus bantu rakyat saja. Mari kita bantu Bapak Presiden Joko Widodo menangani pandemi covid-19 dan krisis ekonomi saat ini," kata dia.

"Jangan malah menghina rakyat Indonesia dengan wacana Jokowi tiga periode apalagi dengan lelucon tidak lucu Jokowi-Prabowo," sambungnya.

Sebelumnya, sebuah komunitas relawan bernama Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 menginginkan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto berpasangan dalam Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal Jok-Pro 2024 Timothy Ivan Triyono mengatakan, komunitas ini terbentuk untuk mencegah polarisasi ekstrem di Indonesia pasca-pilpres sebelumnya.

Menurut Ivan, untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali di Pilpres selanjutnya, maka komunitas menginginkan Jokowi Prabowo maju berpasangan dalam Pilpres 2024.

"Dan memang sepertinya Jok-Pro itu sangat efisien untuk mencegah polarisasi ekstrim di Indonesia. Alasan utamanya adalah kami lelah dengan adanya Cebong dan Kampret. Kami lelah dengan adanya pembelahan di masyarakat," kata Ivan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021)