Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Kompas.com - 19/06/2021, 19:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengaku sepakat dengan pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X yang membuka opsi menerapkan lockdown.

Dicky menilai, ia sendiri juga akan melakukan hal serupa jika melihat peningkatan kasus yang terjadi beberapa minggu belakangan di Pulau Jawa.

"Sangat tepat memang. Ini bukti bahwa memang di daerah Jawa ini menurut saya dalam situasi yang kritis. Kalau saya misalnya ditanya, ya saya akan ambil opsi lockdown ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/6/2021).

Akan tetapi, Dicky mengusulkan agar opsi lockdown hendaknya diterapkan serentak di seluruh daerah.

Hal itu karena ia berpandangan, peningkatan kasus Covid-19 sudah menyebar ke hampir seluruh daerah di Indonesia.

"Akan sangat jauh lebih efektif kalau ini dilakukan bersama, setara, karena masalahnya ini sudah menyebar," ujarnya.

Baca juga: Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Wawali Yogyakarta: Masyarakat Jangan Panic Buying

Selain itu, Dicky mengatakan bahwa opsi lockdown berguna untuk memperoleh hasil yang signifikan dalam meminimalisasi penyebaran kasus.

Terlebih, ia mengingatkan akan adanya ancaman varian delta Covid-19 yang dinilainya sangat berbahaya.

"Maka PSBB atau lockdown-nya ini harus serentak. Ini untuk memperoleh hasil yang signifikan dan meminimalisasi penyebaran," tuturnya.

Kendati demikian, apabila opsi lockdown hendak diterapkan, maka harus ada koordinasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi, kabupaten maupun kota.

Dicky meminta apabila opsi lockdown dilakukan serentak, maka pemerintah pusat memiliki peran yang sangat besar guna membantu menyiapkan proses lockdown di sejumlah daerah.

"Terutama menyiapkan proses di daerah yang kapasitasnya atau daya dukungnya lemah. Karena ini kan ada masyarakat yang harus didukung secara ekonomi selama lockdown berlaku," jelasnya.

Ia mengingatkan, pemerintah harus tetap mendukung kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang tentu akan berdampak setelah diterapkannya lockdown.

Baca juga: Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Pemerintah diminta memperhatikan masyarakat yang akan terdampak dari adanya kebijakan lockdown.

"Karena hal ini tentu akan berdampak sangat signifikian ya bagi ekonomi masyarakat yang kehidupan sehari-harinya misalnya harus aktivitas keluar rumah. Atau pekerjaannya tidak tetap. Nah, ini yang harus sangat diperhatikan," pinta Dicky.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X membuka opsi menerapkan lockdown.

Sebab, dalam dua hari terakhir, kasus Covid-19 mencapai lebih dari 1.000 kasus.

Menurut Sultan, Lockdown merupakan pilihan terakhir untuk menekan kasus Covid-19, mengingat saat ini DIY telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

“Kita kan sudah bicara mengontrol di RT, RW, kalau gagal terus arep ngopo meneh (kalau gagal terus mau apalagi). Kita kan belum tentu bisa cari jalan keluar, yo satu-satunya cara ya lockdown total kan gitu,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (18/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com