Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Kompas.com - 19/06/2021, 11:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang terjadi saat ini serupa dengan apa yang pernah dialami India.

Ada beberapa hal yang menjadi indikasi tersebut, mulai dari longgarnya pengetatan, kurangnya kapasitas testing, program vaksinasi yang belum menyeluruh, dan munculnya mutasi virus corona.

Pertama, terkait longgarnya pengetatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa. Di India, hal tersebut terlihat dari mulai digelarnya acara keagamaan, bioskop, dan acara perkawinan.

"India itu biasanya melakukan pernikahan pada bulan Desember-Januari, pada awal musim dingin. Kita lihat kalau suka nonton film Bolywood bagaimana ramainya pernikahan India, itu kerumunan orang," kata Tjandra dalam diskusi virtual Perspektif Indonesia "Menyiasati Lonjakan Covid-19" Sabtu (19/6/2021).

Melihat contoh tersebut, Tjandra mengatakan seharusnya Indonesia juga menghindari kerumunan.

Baca juga: Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Namun, untuk menghindari kerumunan harus ada penegasan berupa kebijakan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) untuk pembatasan sosial.

"Makanya sekarang juga begitu. Harusnya sih memang ada pembatasan sosial saat ini. Tidak bisa seperti yang sudah berjalan," ujarnya.

Tjandra melanjutkan, India juga terlihat kurang dalam menjangkau testing di masyarakat, bahkan mengalami penurunan.

Menurut dia, sebelumnya India berhasil melakukan testing hampir sebanyak 1,5 juta dan kemudian turun menjadi 700.000 testing.

"Nah, ini menunjukkan kalau testing turun maka orang yang positif ditemukan menjadi lebih sedikit dan penularan-penularan menjadi besar di masyarakat," terangnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah meningkatkan jumlah testing, meski secara angka nasional angkanya dinilai membaik.

Sebab, menurutnya penilaian tersebut hanya dari angka testing skala nasional. Padahal, ia berpandangan bahwa penilaian setiap provinsi dalam jumlah testing tentu berbeda.

Baca juga: Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

"Mungkin ada provinsi yang bagus, ada provinsi yang tidak bagus. Jadi harusnya, datanya, test dan tracing pada semua kabupaten/kota itu maksimal sesuai dengan standar yang ada," tuturnya.

Kemudian, ia juga menyoroti persamaan vaksinasi di India dan Indonesia yang cenderung belum maksimal.

Tjandra mencontohkan, India sempat baru mencapai vaksinasi kepada ratusan ribu masyarakatnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com