Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Hal itu dilihat dari peningkatan BOR di RS rujukan Covid-19.

"Dulu itu mungkin selama sepekan baru terlihat peningkatan BOR. Tetapi saat ini baru dua hingga tiga hari BOR sudah meningkat signifikan," ungkapnya dalam keterangan pers virtual pada Jumat (18/6/2021).

"Misalnya beberapa hari lalu BOR sekitar 10-15 (orang) di ruang isolasi. Sekarang sudah lebih dari 40 (orang) pasien yang menempati ruang isolasi," lanjutnya.

Terlebih, kata Usman, saat ini tingkat pemakaian masker di masyarakat lebih baik dari tahun lalu.

"Tapi masih ada dampak signifikan. Sehingga kita harus rem benar-benar virusnya (varian baru virus corona).

Fasilitas kesehatan berpotensi kolaps

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto, merujuk perkembangan terbaru lonjakan kasus Covid-19 ini pihaknya menyarankan pemerintah segera menerapkan PPKM berskala besar.

Apabila pemberlakuan PPKM skala besar tidak segera dilakukan, fasilitas pelayanan kesehatan berpotensi kolaps.

Menurut dia, saat ini sudah ada sejumlah laporan dari RS yang mengalami kelebihan pasien Covid-19.

"Problemnya kalau PPKM skala besar tidak segera dilajukan, akan terjadi penumpukan pasien yang dirawat di RS. Sehingga ada potensi kolapsnya fasilitas layanan kesehatan," ujarnya.

"Saat ini banyak laporan masuk menyebutkan RS-RS sudah mulai melebihi kapasitas perawatan. Utamanya terjadi di daerah zona merah di Pulau Jawa," lanjutnya.

Selain itu, kapasitas keterisian IGD juga dilaporkan kian bertambah.

Agus mengingatkan bahwa tentunya pemerintah tidak ingin terjadi kondisi seperti di India.

"Tentu kita tak ingin pasien-pasien Covid-19 yang bergelimpangan di luar RS terjadi di Indonesia. Karenanya upaya PPKM skala besar harus kita dorong agar dilakukan pemerintah," tegas Agus.

Dengan demikian, laju transmisi Covid-19 di tengah masyarakat bisa dikurangi.

Agus juga menjelaskan PPKM berskala mikro yang saat ini diterapkan dinilai kurang tepat.

Sebab, dampaknya untuk menekan laju penularan Covid-19 di masyarakat tidak semasif PPKM dalam lingkup luas.

"Jadi lebih pas dilakukan PPKM seperti di awal Januari 2021 dulu atau mungkin bahkan PSBB seperti tahun lalu. Jadi itu bisa kuat dampaknya untuk mengurangi transmisi Covid-19 pada populasi," kata Agus.

Sementara itu, Ketua Pokja PDPI Erlina Burhan mengatakan, PPKM mikro yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini ternyata belum menyeluruh diterapkan.

Pemberlakuan PPKM mikro masih bersifat sporadis. Di beberapa daerah ada yang melaksanakannya secara ketat dan ada pula yang tidak.

"Dan bahkan ada yang tidak ada PPKM juga di banyak provinsi. Inilah saya kira semua organisasi profesi menyarankan agar PPKM ini dilakukan menyeluruh," tegas Erlina.

"Kemudian agar dipastikan implementasinya benar-benar sesuai. Karena kita lihat PPKM (mikro) menyeluruh belum ada," tambahnya.