Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Kompas.com - 18/06/2021, 21:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah dan ASEAN menghentikan kerja sama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi junta militer Myanmar.

Hal itu ia sampaikan dalam merespons pembakaran ratusan rumah di Desa Kin Ma, Wilayah Magway Tengah, oleh militer Myanmar, Selasa (15/6/2021).

"Pemerintah Indonesia dan ASEAN perlu memutuskan hubungan kerja sama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi junta militer Myanmar," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Kebakaran di Sebuah Desa di Myanmar, 200-an Rumah Jadi Abu

Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendorong penyelesaian konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

Selain itu, Sukamta juga mendorong negara-negara yang dekat dengan Myanmar untuk tidak mendukung junta militer Myanmar baik secara politik maupun ekonomi.

"Langkah diplomasi terus digalakkan baik melalui ASEAN," ucapnya.

Politisi PKS itu menambahkan usulan lain yaitu dengan membawa masalah Myanmar ke Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia pun meminta, PBB turun tangan dalam menyelesaikan langsung konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

"Pemerintah Indonesia dan ASEAN perlu membawa masalah Myanmar ke Sidang PBB dan mendorong PBB untuk turun tangan," tegasnya.

Baca juga: Milisi Myanmar Menahan Serangan terhadap Militer Setelah Warga Serukan Perdamaian

Menurutnya, langkah-langkah itu perlu segera dilakukan agar korban jiwa tidak terus berjatuhan dan stabilitas di Myanmar bisa terbentuk.

Langkah itu, kata dia, juga menguji signifikansi peran dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia.

Di sisi lain, Sukamta juga menilai junta militer Myanmar tak berkomitmen untuk menghentikan kekerasan, menyusul masih terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap rakyat Myanmar.

"Junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing tidak memiliki komitmen untuk menghentikan kekerasan, membangun dialog konstruktif sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sendiri bersama pemimpin ASEAN," nilai dia.

Sebelumnya diberitakan, terjadi pembakaran ratusan rumah di sebuah desa dilakukan oleh junta militer Myanmar.

Baca juga: Diserang Tentara Myanmar Membabi Buta, 100.000 Orang Mengungsi

Setidaknya 200-an rumah warga terbakar habis pada Selasa (15/6/2021) oleh junta militer, menurut pernyataan warga desa.

Pasukan junta militer Myanmar datang ke Desa Kin Ma untuk memburu anggota pasukan pertahanan sipil, kata seorang warga pria berusia 48 tahun yang tidak mau disebutkan namanya.

"Ketika orang-orang berlarian, mereka (militer) menembak desa dengan peluncur roket. Kemudian kami melihat api membakar desa," ujar pria 48 tahun itu kepada AFP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com