Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Kompas.com - 18/06/2021, 21:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah dan ASEAN menghentikan kerja sama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi junta militer Myanmar.

Hal itu ia sampaikan dalam merespons pembakaran ratusan rumah di Desa Kin Ma, Wilayah Magway Tengah, oleh militer Myanmar, Selasa (15/6/2021).

"Pemerintah Indonesia dan ASEAN perlu memutuskan hubungan kerja sama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi junta militer Myanmar," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Kebakaran di Sebuah Desa di Myanmar, 200-an Rumah Jadi Abu

Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendorong penyelesaian konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

Selain itu, Sukamta juga mendorong negara-negara yang dekat dengan Myanmar untuk tidak mendukung junta militer Myanmar baik secara politik maupun ekonomi.

"Langkah diplomasi terus digalakkan baik melalui ASEAN," ucapnya.

Politisi PKS itu menambahkan usulan lain yaitu dengan membawa masalah Myanmar ke Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia pun meminta, PBB turun tangan dalam menyelesaikan langsung konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

"Pemerintah Indonesia dan ASEAN perlu membawa masalah Myanmar ke Sidang PBB dan mendorong PBB untuk turun tangan," tegasnya.

Baca juga: Milisi Myanmar Menahan Serangan terhadap Militer Setelah Warga Serukan Perdamaian

Menurutnya, langkah-langkah itu perlu segera dilakukan agar korban jiwa tidak terus berjatuhan dan stabilitas di Myanmar bisa terbentuk.

Langkah itu, kata dia, juga menguji signifikansi peran dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia.

Di sisi lain, Sukamta juga menilai junta militer Myanmar tak berkomitmen untuk menghentikan kekerasan, menyusul masih terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap rakyat Myanmar.

"Junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing tidak memiliki komitmen untuk menghentikan kekerasan, membangun dialog konstruktif sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sendiri bersama pemimpin ASEAN," nilai dia.

Sebelumnya diberitakan, terjadi pembakaran ratusan rumah di sebuah desa dilakukan oleh junta militer Myanmar.

Baca juga: Diserang Tentara Myanmar Membabi Buta, 100.000 Orang Mengungsi

Setidaknya 200-an rumah warga terbakar habis pada Selasa (15/6/2021) oleh junta militer, menurut pernyataan warga desa.

Pasukan junta militer Myanmar datang ke Desa Kin Ma untuk memburu anggota pasukan pertahanan sipil, kata seorang warga pria berusia 48 tahun yang tidak mau disebutkan namanya.

"Ketika orang-orang berlarian, mereka (militer) menembak desa dengan peluncur roket. Kemudian kami melihat api membakar desa," ujar pria 48 tahun itu kepada AFP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com